Senin, 26 Desember 2011

Umrah Tanjungpinang Resmi menjadi Universitas Negeri









MedanBisnis - Tanjungpinang. Universitas
Maritim Raja Ali Haji resmi menjadi universitas negeri setelah
diresmikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Senin.


Peresmian Universitas
Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menjadi universitas negeri ditandai
penandatanganan prasasti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad
Nuh disaksikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Eko
Prasojo, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, Ketua DPRD Kepulauan
Riau Nur Syafriadi dan Pejabat Sementara Rektor Umrah Maswardi M Amin.



"Diharapkan
dengan adanya UMRAH di daerah perbatasan menjadi pusat-pusat unggulan
sehingga negara-negara lain akan belajar ke UMRAH," kata Muhammad Nuh
dalam sambutannya.



Pendirian universitas negeri di daerah
perbatasan menurut dia, diharapkan menjadi pusat-pusat unggulan di
beranda terdepan Tanah Air.



"Kami tidak ingin daerah perbatasan
menjadi beranda belakang, tetapi menjadi beranda terdepan yang mampu
menjadi pusat-pusat unggulan," kata Nuh.



Menurut dia, sebelum
meresmikan UMRAH, pihaknya juga meresmikan universitas negeri di
Merauke, Nabire, Bangka Belitung dan terakhir di Bengkalis.



"Pokoknya daerah perbatasan menjadi prioritas pendirian universitas negeri untuk menjadi daerah unggulan," ujarnya.



Saat ini, menurut dia terdapat sebanyak 90 perguruan tinggi negeri dan 3.000 perguruan tinggi swasta di Indonesia. "Paling tidak sudah ada sepuluh universitas yang sudah dinegerikan pada 2011," ujarnya.

Menurut
dia, juga tidak semua yang mengajukan menjadi universitas negeri
dikabulkan karena harus memperhatikan berbagai hal seperti jumlah
penduduk atau ada tidaknya universitas negeri lain di daerah itu.



"Tidak serta merta yang mengajukan sebagai universitas negeri dikabulkan," ujarnya.


PESAN BUKU-BUKU PETERNAKAN ONLINE VIA SMS 0852.57090.372



KETIK : JENIS BUKU - KOTA/PROPINSI



Nuh
mengharapkan UMRAH yang sudah berstatus negeri mempersiapkan program
kedepan untuk dianggarkan dalam APBN serta untuk proses perubahan status
dosen atau pegawai yayasan menjadi pegawai negeri.



UMRAH mulai
berdiri pada tahun 2006 dari gabungan berbagai perguruan tinggi dibawah
Yayasan Pendidikan Kepri, pada 2008 mulai mengajukan untuk perubahan
menjadi universitas negeri.



Pada akhir September 2011 resmi
ditetapkan menjadi universitas negeri dan tercatat di Museum Rekor
Indonesia sebagai universitas tercepat dalam proses penegeriaannya.
(antara).


Ada Kekuatan Besar Coba ‘Redam’ Kasus Rahudman



Monday, 26 December 2011 00:57












Print



PDF












Medan, (beritasumut.com)


Kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Pelayanan Aparatur Pemerintahan
Desa(TPAPD) Tapsel senilai Rp1,5 miliar yang melibatkan Rahudman
Harahap, mantan Sekda Tapsel ternyata menarik perhatian sejumlah pihak
dan bahkan ada kekuatan besar yang berusaha meredam kasus korupsi itu
agar tidak berlanjut ke pengadilan Tipikor Medan.




Buktinya, Kajati Sumatera Utara Sution Usman Adji yang menetapkan
Rahudman Harahap sebagai tersangka korupsi dana TPAPD Tapsel itu
“dilengserkan” setelah beberapa bulan mengumumkan tersangka Rahudman ke
publik. Padahal Polda SUmut lebih dulu menetapkan Amrin Tambunan,
Bendahara Rahudman sebagai tersangka. Kabarnya Sution Adji saat ini
tidak punya”Kursi” di Kejaksaan Agung.




Padahal saat menjabat Kajati Sumut, Sution Usman Adji menargetkan
Rahudman Harahap secepatnya bisa diperiksa, ditahan, kemudian berkas
perkaranya digelar di Pengadilan Tipikor. Tapi Kejagung tidak
mendukungnya.


Kini, setelah Kajati Sumut dijabat AK Basuni Masyarif, penyidikan
kasus dugaan korupsi Rahudman mondar-mandir Kejagung dan Kejati Sumut.
Ironisnya, Kejati Sumut tidak lagi memfokuskan dugaan korupsi Rp1,5
miliar itu. Tapi mengarah kepada temuan korupsi Rp13,5 miliar. Untuk
membuktikannya, penyidik Kejati Sumut harus menunggu perhitungan
kerugian negara.




Kajati Sumut AK Basuni Masyarif kepada wartawan, Jumat (23/12/2011)
mengakui kasus Rahudman sebentar lagi akan tuntas. Apakah akan berlanjut
ke pengadilan atau dihentikan, Basuni Masyarif tidak menjelaskannya
secara rinci. Tapi Basuni mengakui, kasus Rahudman sudah
dipertanggungjawabkannya secara yuridis dan politis. Dari segi yuridis,
Kejati Sumut sudah dua kali melakukan gelar perkara di Kejagung dan dari
segi politis, Kajati Sumut sudah membeberkan kasus Rahudman Harahap dan
hasilnya tidak ada masalah. Sekarang tinggal menunggu perhitungan BPKP
untuk menentukan besar kerugian negara. ”Jadi gak terlalu lama lagi,
kasus Rahudman akan tuntas,” kata Basuni.




Menimpali pernyataan Kajati Sumut itu, Direktur LBH Medan Nuriono SH
menilai ada kekuatan besar yang mempengaruhi kasus Rahudman tersebut.
”Masak Kajati Sumut harus melaporkan kasus yang melilit Rahudman itu
kepada anggota DPR baru menyatakan sikap. Ini jelas kasus Rahudman itu,
aroma politis mendominasi penegakan hukum terutama pemberantasan
korupsi,” ujarnya.




Menurut dia, minta restu ke anggota DPR itu membuktikan Kajati Sumut
takut menuntaskan kasus Rahudman. Padahal dari segi hukum, Kejati Sumut
harus mengabaikan segala bentuk intervensi itu. Tapi nyatanya Basuni
gagal, sehingga dia berharap Jaksa Agung menegur atau mencopot Basuni
dari jabatan Kajati Sumut.




Bagaimana kalau Jaksa Agung yang mempersulit. Itu artinya Kejaksaan
Agung yang lemah. Karena itu, Direktur LBH Medan ini berharap Presiden
segera mengevaluasi kinerja Jaksa Agung. ”Lemahnya kinerja,
konsekwensinya adalah jabatan,” ujar orang nomor satu di LBH Medan
tersebut.


Hal senada dikemukakan Ketua DPD Barisan Nasional (Barnas) Sumut
Syafrizal SH MH. Menurutnya, sangat mudah menyeret Rahudman ke
Pengadilan Tipikor, karena penyidik sudah memiliki dua alat bukti yang
cukup tentang keterlibatan Rahudman dalam kasus korupsi TPAPD Tapsel
itu. Apalagi anak buah Rahudman, Amrin Tambunan sudah dihukum 4 tahun di
MA. Ini sudah cukup bukti untuk menyeret Rahudman ke pengadilan.




”Selain itu Penyidik Kejati Sumut sudah menetapkan Rahudman sebagai
tersangka berarti penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup.
Jadi tidak perlu menunggu lagi perhitungan BPKP yang seakan-akan
mempersulit penyidikan. Limpahkan saja berkas korupsi itu ke pengadilan,
biar majelis hakim yang mengujinya,” ujar Syafrizal.




Menurutnya, menunggu perhitungan BPKP itu hanyalah upaya untuk
memperlambat proses penyidikan dan akhirnya meredamnya. Seharusnya
perhitungan BPKP dilakukan sebelum menetapkan seseorang itu tersangka.
”Jika itu terjadi berarti penyidikan yang dilakukan Kejati Sumut
sontoloyo dan tidak mengacu kepada pedoman hukum yang berlaku,” jelas
Syafrizal yang juga praktisi hukum itu.


Syafrizal berharap, Kejati Sumut tetap fokus mengusut kasus korupsi
Rp1,5 miliar yang sudah jelas pembuktiannya. Jangan malah mencari-cari
kasus korupsi besar, yang sulit pembuktiannya dan akhirnya
mengabur-ngaburkan persoalan. (BS-022)





Sabtu, 24 Desember 2011

Tangerang News : Istri Kanit Reskrim Pamulang Dirampok dan Diperkosa







REPUBLIKA.CO.ID, PAMULANG -- Istri Kepala Unit Reserse Kriminal
Kepolisian Sektor Pamulang Tangerang Selatan (Tangsel), EK, menjadi
korban perampokan dan pemerkosaan di rumahnya di Depok, Ahad (11/12),
pukul 03.00 WIB. Pelaku menggasak sejumlah perhiasan korban.

Berdasarkan
informasi yang dihimpun, saat kejadian, pelaku membekap EK yang tengah
terlelap tidur. Dalam keadaan tak berdaya, korban diseret dan dibawa ke
kamar belakang. Pada saat itulah pelaku dengan keji memperkosa istri
perwira polisi tersebut.



Belum jelas apakah pada saat kejadian,
suami korban, TS, berada di rumah atau tidak, atau siapa saja yang
berada di rumah. “Hati saya belum siap, saya belum siap memberikan
komentar apa pun,” ujar TS.

Kapolsek Pamulang, Zulkifli Muridu,
menuturkan, menurut pengakuan TS, pada saat kejadian, anak buahnya itu
tengah menjalani tugas harian di Polsek Pamulang dan baru sampai di
rumah menjelang subuh. TS baru kembali kerumah setelah ditelepon
istrinya pascakejadian. “Istrinya memang hanya di rumah sendirian,” ujar
Zulkifli di kantornya, Senin (12/12).



Sementara itu, Kepala
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Depok Ajun Komisaris
Febriansyah, mengatakan peristiwa perkosaan dan perampokan ini diduga
dilakoni satu orang. "Menurut keterangan korban, dia hanya melihat satu
pelaku, tanpa penutup kepala," ujarnya.

Wilayah kediaman EK di Depok dihuni banyak aparat negara, mulai dari Pengawai Negeri Sipil, Polisi hingga Tentara.




Rabu, 21 Desember 2011

Tak Hanya AS, Negara Lain Juga Berminat Terbitkan Buku Provokatif Wilders





REPUBLIKA.CO.ID, AMSTERDAM – Buku karya pemimpin Partai Kebebasan,
Geert Wilders, dijadwalkan terbit perdana di Amerika Serikat, 30 April
2012, telah menarik minat negara lain untuk menerbitkannya. "Mereka
(negara-negara di luar AS) akan segera menyusul" kata Wilders seperti
dikutip radionetherland, Rabu (21/12).

Buku berjudul "Ciri-ciri
Kematian: Perang antara Islam dengan Dunia Barat dan Saya" ini, menurut
Wilders merupakan bentuk dakwaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW.


Namun,
Wilders tidak memberitahu apakah buku yang diterbitkan dalam bahasa
Inggris ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. "Buku ini
menawarkan usulan konkret sekaligus solusi politik dalam bentuk analisis
terhadap bahaya Islamisasi," kata dia.
 


DAPATKAN BUKU-BUKU PETERNAKAN ! 






Sebelumnya, Wilders
sempat berkomentar terkait bukunya itu. Menurut dia, Islam adalah sebuah
ideologi kebencian, kehancuran, dan penaklukan. "Ini adalah keyakinan
kuat saya bahwa Islam adalah ancaman bagi nilai-nilai Barat, kebebasan
berbicara, kesetaraan laki-laki dan perempuan, heteroseksual dan
homoseksual, beragama dan kafir," katanya.

Buku ini akan menjadi
buku kedua Wilders. Setelah sebelumnya, pada 2005 silam, ia menulis
sebuah otobiografi singkat, berjudul "Memilih untuk Kebebasan".

Sementara
itu, terkait rencana  publikasi buku tokoh anti-Islam ini di AS, baru
Mesir yang mengungkapkan keprihatinannya. Keprihatinan itu terungkap
dalam pertemuan Duta Besar Belanda dan Kementerian Luar Negeri Mesir,
November lalu.

Gerakan Satu Juta Buku Sumbang 1.000 Buku untuk TBR di Tanah Karo









(Analisa/istimewa) Ketua IPI Sumut dr Sofyan Tan didampingi pengurus
Lions Club Medan Finche dan Lions Club Kabanjahe Dicson Pelawi atas nama
Gerakan Sejuta Buku untuk Anak Bangsa menyerahkan 1.000 buku pada
Dirgantara Ginting pengelola TBR di Desa Sukambanyak, Kecamatan Tiga
Panah, Kabupaten Tanah Karo, Senin (19/12).


Kabanjahe, (Analisa). Gerakan Satu Juta
Buku untuk Anak Bangsa yang digagas Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)
Sumut bersama Lions Club memberikan 1000 buku kepada taman bacaan rakyat
(TBR) yang berada di Desa Sukambanyak, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten
Tanah Karo.


Buku tersebut diserahkan
Ketua IPI Sumut dr Sofyan Tan didampingi Dickson Pelawi, pengurus Lions
Club Brastagi yang juga Ketua PWI Tanah Karo, dan Finche, SE, MPsi,
pengurus Lions Club Medan serta rombongan lain pada Senin (19/12) kepada
Dirgantara Ginting (49), pengelola TBR tersebut.





Dr. Sofyan Tan, menjelaskan, sumbangan seribu buah buku yang berhasil
dikumpulkan oleh IPI Sumut dan Lions Club Medan merupakan bagian dari
bagian dari usaha mencerdaskan anak-anak bangsa lewat gerakan gemar
baca.



Ia menjelaskan bahwa sejak 9 Desember telah diluncurkan Gerakan Sejuta
Buku untuk Abak Bangsa yang mendapat dukungan penuh dari Gubsu Gatot
Pujonugroho. Gerakan itu menargetkan terkumpulnya 1 juta buku sampai 9
Desember 2012, yang secara bertahap akan disalurkan ke sejumlah taman
baca rakyat yang ada di Sumut. Untuk mewujudkan gerakan tersebut, IPI
Sumut telah menggandeng Lions Club sebagai panitia pelaksana pengumpulan
buku dari sejumlah dermawan.



"Anak-anak muda di kampung ini harus difasilitasi dengan kehadiran taman
baca gratis, agar pengetahuan mereka bertambah luas, mampu berpikir
kreatif dan berlogika,"ujar Sofyan Tan.



Sekretaris Komisi C Dewan Pendidikan Sumut itu mengaku prihatin dengan
genersi muda yang saat ini lebih suka menonton TV dari pada membaca
buku. Padahal kegemaran menonton TV hanya akan menghasilkan generasi
muda yang pola pikirnya suka menjiplak, berpikir serba instan dan mudah
meniru hal-hal yang negatif.



Lahir Jamin Ginting baru



Karena itu ia berharap desa Sukambanyak suatu hari berubah menjadi desa
"Suka Mbaca". Kalau generasi muda sudah gemar membaca, ia yakin, suatu
waktu kelak akan lahir orang-orang besar dari desa itu.



"Lahir Jamin Ginting-Jamin Ginting lain, yang mampu berkiprah untuk kemaslahatan bangsa, bukan saja desanya" tambahnya.



Ia menjelaskan bahwa dari seribu buku yang disumbangkan, umumnya terdiri
dari buku-buku bacaan anak-anak dan remaja, serta pengetahuan umum.
Namun pada waktu berbeda ia bersama Lions Club berjanji akan memberikan
seribu buah buku lagi. Sebagian akan dikombinasi dengan buku-buku
pengetahuan bertani untuk menunjang teknik budidaya pertanian dan
perkebunan warga.



Sofyan Tan juga berjanji suatu waktu bisa melakukan kegiatan sosial
seperti pengobatan gratis atau kegiatan sosial lainnya untuk membantu
warga Sukambanyak. "Tentu kita akan lihat terlebih dulu perkembangan
dari taman baca ini," katanya.



Sementara itu Rahmadi Agung Ginting (39) Kepala Desa, dan Efrata Ginting
(45) seorang perangkat Desa, mengaku sangat senang dengan kontribusi
dr. Sofyan Tan dan Lions Club Medan dan Brastagi untuk membangkitkan
gerakan gemar membaca lewat revitalisasi taman baca yang dikelola
seorang warganya itu.



Sedangkan Sri Ulina boru Sembiring alias Nande Ekel (36) berharap dr.
Sofyan Tan dan Lions Club dapat membuat taman baca rakyat di
tempat-tempat lain di Tiga Panah. "Biar makin banyak anak muda di
kampong yang bisa baca tulis Pak!" Ujarnya. a terbuat dari kayu.



Sementara Dirgantara Ginting (49 awalnya TBR yang dikelolanya merupakan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina prestasi. Namun PKBM ini
dikelolanya dihentikan kegiatannya alias mati suri sejak sekitar 5 tahun
lalu. Taman baca yang ada pun ikut mati suri juga. Buku-bukunya banyak
yang rusak.



"Puji Tuhan, kemarin saya ditelepon Pak Dickson Pelawi, katanya dr.
Sofyan Tan dan Lions Club akan membantu memberi seribu buku untuk
membangkitkan kembali taman baca yang pernah saya kelola. Inilah jawaban
Tuhan dari doa kami selama ini,"ujar Ginting dengan nada suara
terbata-bata. (rrs)

Selasa, 20 Desember 2011

Banjir rendam 1.600 rumah warga Kotamadya Tebing Tinggi Deli





Tebing Tinggi, Sumut
(ANTARA News) - Banjir kiriman yang melanda tiga kecamatan di Kota
Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin, merendam sedikitnya 1.600 rumah
warga.


"Sedikitnya 1.630 rumah warga terendam banjir akibat banjir kiriman
yang terjadi sejak Minggu (18/12) malam," kata Kepala Bagian Pemerintah
Kota (Pemkot) Tebing Tinggi Ahdi Sucipto kepada ANTARA di Tebing
Tinggi, Senin.


Sebagian rumah warga Tebing Tinggi yang terendam banjir tersebut
berada di sekitar pinggiran daerah aliran Sungai (DAS) Bahilang dan DAS
Padang.


Tiga kecamatan yang terendam banjir di Tebing Tinggi itu, yaitu Kecamatan Padang Hulu, Tebing Tinggi Kota dan Bajenis.


Dari tiga kecamatan itu, kawasan yang tergolong dominan terendam
banjir tersebar adalah Kelurahan Tualang, Persiakan, Bandar Sono, Pasar
Gambir dan Pasar Baru.


Untuk meringankan beban warga yang terkena musibah banjir, pihak
Pemkot Tinggi telah menyalurkan bantuan beras dan mie instan.


Hingga menjelang Pukul 14.00 WIB, ketinggian air di sekitar
pinggiran DAS Bahilang dan DAS Padang masih berkisar antara 30 cen ti
meter hingga mencapai sepinggang orang dewasa.


Luapan air yang terjadi di dua DAS itu disebabkan meningkatnya
intensitas curah hujan di hulu sungai yang berada di kawasan Pegunungan
Bukit Barisan.


"Intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air di
Sungai Bahilang dan Sungai Padang meningkat dan meluap hingga
menggenangi sejumlah rumah warga di sekitarnya," ucap Ahdi.


Dia membenarkan bahwa hampir setiap air di kedua DAS tersebut
meluap, kawasan permukiman warga di sekitarnya kerap menjadi langganan
banjir.


Menjelang Pukul 16.00 WIB, air banjir yang menggenangi rumah warga
mulai berangsur surut dan banyak menyisakan lumpur. (ANT-197/Z002)







Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2011

Senin, 19 Desember 2011

Anggota Dewan Serdang Bedagai Sumut Diduga Bawa Lari Gadis di Bawah Umur







TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Anggota Fraksi Hanura DPRD
Serdangbedagai, Rusiadi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka
melarikan anak di bawah umur, Anggita Zulka, selama delapan jam di Polda
Sumut, Senin (19/12).




Menurut seorang penyidik Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta)
Direktorat Reskrimum Polda Sumut, yang tidak ingin disebut identitasnya,
Rusiadi mulai diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.05 WIB.
Sumber ini menyebut Rusiadi diperiksa di sudut ruangan Renakta dengan
didampingi lima pengacara.




Pantauan Tribun di ruang penyidik Renakta Mapolda Sumut, seorang
penyidik wanita dan Kasubdit Renakta Dit Reskrimum Polda Sumut AKBP
Jiddin Siagian terlihat keluar masuk ruangannya, Senin sore. Sementara
Rusiadi berada di dalam ruangan Jiddin bersama pengacaranya.


"Sudah mulai diperiksa dia (Rusiadi) dari pagi. Sekarang lagi
istirahat makan, nanti akan dilanjutkan lagi," ujar Jiddin melalui
selularnya.




Sekitar pukul 18.05 WIB, Rusiadi bersama dua pengacaranya, keluar
dari ruangan Jiddin. Rusiadi dan pengacaranya langsung menuju tanggan
turun Gedung Dit Reskrimum Polda Sumut.
Saat diwawancarai wartawan,
Rusiadi yang mengenakan pakaian batik kuning kecokelatan enggan menjawab
pertanyaan wartawan. Ia menyarankan bertanya pada dua pengacaranya yang
mendampinginya menuju tangga.


"Tanya aja pengacara saya," ujarnya sambil menuju ke lantai I Gedung
Reskrimum. Namun, pengacara Rusiadi tidak berhenti, keduanya langsung
mengikuti Rusiadi berjalan menuju mobil di halaman parkiran dan langsung
naik ke mobil Honda Jazz hitam, kemudian berangkat pergi.




Di tempat sama, Jiddin enggan memberikan keterangan saat ditanyai
materi pemeriksaan terhadap Rusiadi. "Datanya sudah disampaikan pada
Kabid Humas," kata Jiddin sembari berjalan menuju mobilnya.


Namun Kabid Humas Polda Sumut Kombes Raden Heru Prakoso mengaku belum
menerima data dari Jiddin. "Besok datanya dikasih Jiddin ke saya. Besok
saja datang lihatnya," kata Heru.


Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Bambang Heryatmo
enggan memberikan keterangan banyak seputar pemeriksaan Rusiadi.


"Langsung ke penyidik saja, ke Jiddin aja," sarannya.
Kenapa tidak ditahan? "Kalau ditahan kan ada prosedurnya lagi," kata Bambang sembari masuk ke dalam mobilnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, Rusiadi dilaporkan Srigema Ayu,
karena telah melarikan anak gadisnya masih di bawah umur bernama Anggita
Zulka pada saat berusia 17 tahun.


Semula, kasus ini dilaporkan oleh Srigema ke Polres Sergai pada 22
Januari 2010. Namun pada 30 November telah dilimpahkan ke Reskrimum
Polda Sumut. Dalam laporanya, Srigema Ayu juga turut melampirkan hasil
Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tebingtinggi yang menyatakan
putrinya bukan perawan lagi.


Keterangan yang dihimpun di kepolisian, Rusiadi juga sempat membawa
kabur Anggita ke Jakarta, pada 8 Januari 2010. Namun sebelumnya, pada 1
Januari 2007, Rusiadi telah menyetubuhi Anggita Zulka di Hotel Niagara
Parapat.




Keterang di kepolisian menyebutkan, selama ini Rusiadi telah
menitipkan Anggita Zulka di rumah kakaknya yang bernama Nurbaiti, yang
tinggal di Bagelan IV, Jalan Ikhlas Kecamatan Tebingtinggi.


Namun, pada 26 Agustus, akhirnya Anggita Zulka ditemukan oleh ibunya
saat bersama seorang teman Rusiadi yang bernama Nurhasan, yang
disebut-sebut adalah penasihat hukum Rusiadi di Supermarket Berastagi,
Jalan Gatot Subroto Medan.
Saat ditemukan itulah, Anggita langsung dibawa ibunya ke Mapolda Sumut untuk melaporkan kasus itu kembali. (fer)



sumber : http://id.berita.yahoo.com/anggota-dewan-diduga-bawa-lari-gadis-di-bawah-213143489.html




Dewan: Perselingkuhan PNS Jateng Makin Berani






REPUBLIKA.CO.ID,
SEMARANG - Perselingkuhan di kalangan Pegawai Negeri Sipiln (PNS) Jawa
Tengah cukup meresahkan. Pasalnya, kini sebagian oknum PNS melakukan
tindakan asusila tersebut pada jam-jam kerja. Bahkan, tak sedikit
diantara mereka secara terang-terangan berselingkuh di hotel dengan
masih mengenakan seragam PNS.

Adanya penemuan fakta menyengangkan
ini didapat dari laporan saat DPRD Jateng melakukan reses. Laporan
tersebut didapatkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD
Jateng. Juru bicara FPAN, Sri Marnyuningsih, mengatakan ulah PNS-PNS
nakal tersebut terjadi hampir di seluruh daerah Jateng. Namun
berdasarkan laporan, terbanyak terjadi di Surakarta, Semarang dan Kedu
serta kota-kota besar lainnya di Jateng.

“Mereka sering menginap
di hotel dengan orang yang bukan pasangan resminya dan masih mengenakan
seragam PNS,” ucapnya usai sidang paripurna penyampaian hasil reses di
Gedung Berlian, DPRD Jateng, Senin (19/12).

Kader kami, kata Sri,
bahkan sampai mengetahui bagaimana gelagat PNS yang mau selingkuh di
hotel. Keluhan dan laporan masyarakat tersebut juga dimasukkan dalam
laporan tertulis yang dibacakan di hadapan Sekda Jateng dan pimpinan
SKPD yang hadir dalam sidang paripurna.

Dirinya mendesak
pemerintah provinsi segera mengambil tindakan untuk melakukan penertiban
terhadap PNS-PNS tersebut. Dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada
menurunnya kinerja pelayanan pada masyarakat. Pihaknya akan melakukan
kajian dengan forum-forum masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di
lapangan secara pasti.


Minggu, 18 Desember 2011

Truk Tabrak 5 Rumah, 3 Tewas 2 Kritis di Sibolangit



Sunday, 18 December 2011 12:21












Print



PDF














Sibolangit, (beritasumut.com)


Truk Fuso roda sepuluh BK 8535 DS yang dikemudikan Pandapotan
Tambunan (38) warga Jalan KL Yosudarso, Lingkungan III, Kelurahan
Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang datang dari arah
Tanah Karo menuju Medan, tiba-tiba hilang kendali dan menabrak lima unit
rumah di Jalan Jamin Ginting KM 42-43, Dusun II, Desa Sibolangit,
Kecamatan Sibolangit, kabupaten Deli Serdang, Jumat (16/12/2011) sekira
pukul 02.30 WIB. Akibatnya, supir truk dan dua penghuni rumah tewas
sektika di tempat kejadian.




Informasi yang dihimpun, malam itu truk tersebut diduga melaju
kencang menuju Medan. Sebelum di tiba TKP, truk yang dikemudikan
Pandapotan hilang kendali. Sebelum menabrak ke lima rumah warga itu,
truk jatuh ke beram jalan dan langsung menabrak rumah hingga menyebabkan
kelimanya hancur bahkan tiga diantaranya rata dengan tanah.


Bukan itu saja. Tiga orang dalam kejadian itu tewas seketika masing
masing bernama Pandapotan Tambunan (supir Truk Fuso), Agustiani (35) dan
anaknya Mikaris Barus (5) warga Dusun II, Desa Sibolangit, Kecamatan
Sibolangit. Sedangkan kernet truk yang identitasnya belum diketahui dan
Job Prasman Barus (42), suami dan bapak kedua korban pemilik rumah yang
tewas terpaksa dilarikan ke RSUP H Adam Malik Medan karena kondisi
keduanya kritis hingga tak sadarkan diri. Sedangkan Renpin Ketrilel
Barus (10), warga yang sama hanya mengalami luka ringan.


Warga yang mengetahui kejadian tabrakan itu pun langsung berdatangan
dan langsung melaporkannya ke polisi. Tak lama berselang polisi pun tiba
di TKP dan mengamankan lokasi kejadian. Dibantu masarakat sekitar
polisi mengevakuasi kelima korban ke RSUP H Adam Malik Medan untuk
medapatkan pertolongan medis.




Sementara rumah milik Job Prasman, milik orangtua Renpin Ketrilel
Barus dan Gurau Br Tarigan rata dengan tanah sedangkan rumah Melani Br
Tarigan yang berlantai dua bagian bawahnya juga hancur, dan yang lainnya
sebagian dinding betonnya retak akibat kecelakaan tersebut.




Kepala Kepolisian Sektor Pancurbatu Ajun Komisaris Polisi Ruruh
Wicaksono SIK SH MH melalui Kepaa Unit Lalulintas Ajun Komisaris Polisi
Tony Simanjuntak SH saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.
"Sekarang masih kita selidiki penyebab terjadinya kecelakaan itu. Truk
yang menabrak kelima rumah warga itu telah kita amankan ke komando
sebagai barang bukti," ujar Tony. (BS-028)





Hanura targetkan 16 kursi DPRD Sumut





WASPADA ONLINE

(antarasumut.com)
MEDAN - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumatera Utara menargetkan peraihan 16 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi pada pemilu pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014.
    
"Sekarang masih lima kursi, nanti 11 kursi plus lima," kata Ketua Hanura Sumut, Zulkifli Effendi Siregar, hari ini. Zulkifli mengatakan, selain DPRD Sumut, pihaknya juga menargetkan lima kursi DPR RI (tiga plus dua) dan 100 kursi di kabupaten dan kota.
"Saat ini, kursi DPR RI dari Sumut baru dua, dan DPRD kabupaten kota hanya 58 kursi," katanya.
Pihaknya merasa optimistis dengan target tersebut karena Sumut merupakan salah satu provinsi yang menjadi lumbung suara Partai Hanura.
    
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melakukan empat kegiatan utama yakni menyolidkan struktur kepengurusan, pemetaan dan penggalangan kekuatan, serta pembasisan kader.
Empat kegiatan utama tersebut akan dimantapkan melalui peranan Bappilu yang terdiri dari kader-kader yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam memajukan partai.
    
"Kalau dalam pasukan, Bappilu itu seperti pasukan khusus yang dipilih dari orang-orang khusus dan memiliki kemampuan khusus," katanya.
Pihaknya mengharapkan Bappilu Hanura Sumut dapat mempercepat kinerjanya, termasuk membentuk kepengurusan ke daerah, bahkan hingga ke tingkat kecamatan.
    
"Dalam tiga bulan ke depan, harus sudah membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan," katanya.
Namun, kata dia, pembentukan Bappilu tersebut hanyalah langkah awal Hanura Sumut dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk mampu bersaing dengan partai politik lain.
(dat06/antara)

Sabtu, 17 Desember 2011

Isu Anak Durhaka Berkepala Anjing di Kota Medan





Medan (Suara Komunitas.Net). Isu anak terkena kutuk
sehingga berwajah anjing menerpa kota Medan, tepatnya di Jalan Brigjen
Katamso KM 3 Lingkungan 8 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun,
Kamis (21/7) malam sekira pukul 20.40 Wib.







Isu itu cepat berkembang akibat Fitri, bungsu dari keluarga Arsyad
Rangkuti dan Bu Ulong sering bersikap kasar terhadap ibunya. Bahkan
Fitri disinyalir ingin membunuh ibunya dengan mencekik leher.




Tak jelas siapa yang melempar isu anak durhaka kena kutuk itu ke
 dunia maya (internet). Apalagi isu tersebut dikaitkan dengan petir
besar saat kota Medan diguyur hujan deras pada malam itu.




"Apa betul Pak isu tersebut," tanya beberapa warga Medan Johor, lalu
dijawab warga setempat, bahwa isu itu tidak benar sama sekali.







Namun sampai pukul 23.40 Wib, ratusan warga Medan makin banyak
berdatangan untuk mengetahui keberanan isu tersebut. Akibat ramainya
warga, aparat kepolisian sempat kewalahan mengatasi kemacetan lalu
lintas di sekitar tempat kejadian. (denisa)

Jumat, 16 Desember 2011

Harga Jagung Di Sumut Naik Lagi





(Berita Daerah-Sumatra), Harga jagung di
Sumatera Utara naik lagi menjadi Rp2.550 dari sebelumnya Rp2.500 per
kg akibat pasokan dari berbagai daerah sentra produksi semakin ketat.




"Petani senang karena harga naik lagi.Maunya harga terus naik atau
bertahan mahal hingga akhir tahun," kata Sarnen petani jagung Tanjung
Morawa, Deli Serdang, di Medan, Senin.



Naiknya harga itu merupakan dampak dari pasokan yang ketat akibat hujan.



Produksi jagung di Sumut baru akan meningkat pada akhir tahun dan
berlangsung hingga Maret 2012 karena pada periode itu baru terjadi masa
panen.



"Namun meski musim panen, pasokan juga diperkirakan tidak banyak karena
banyak petani yang tidak lagi bertanam jagung akibat trauma dengan
serangan penyakit hawar daun dan harga yang tiba-tiba anjlok seperti
biasanya," katanya.



Ketua Himpunan Petani Jagung Indonesia, Jemaat Sebayang, mengakui menguatnya harga jagung itu.



"Harga jagung yang naik itu karena produksi sedang sedikit sementara
permintaan banyak khususnya dari industri pakan ternak," katanya.



Industri pakan ternak menurut informasi, kata Sebayang, sedang meningkatkan produksi untuk kesiapan libur akhir tahun.



"Harga jagung yang mahal itu menggembirakan dan petani berharap harga
masih akan terus terjaga hingga masa panen yang dimulai akhir tahun 2011
hingga Februari atau Maret 2012" katanya.



Harga yang terjaga itu bisa dilakukan pemerintah dengan mengurangi bahkan menghentikan sementara izin impor jagung.



"Jangan sampai harga anjlok saat masa panen yang disebabkan banjir pasokan khususnya asal impor," katanya.



Minat petani yang mulai meningkat untuk bertanam jagung di Sumut
harusnya didukung pemerintah antara lain dengan menjaga harga jual yang
menguntungkan petani, ujarnya.



Kepala Dinas Pertanian Sumut, M.Room.S, menyebutkan, produksi jagung
Sumut tahun ini turun 137.190 ton dari tahun lalu atau tinggal 1,240
juta ton akibat luas areal panen tanaman itu yang menurun.



Meski produktivitas tanaman jagung per hektare naik menjadi 50,89
kwintal per hektare, katanya, tetapi produksi jagung pada angka ramalan
(aram) III tahun ini di bawah angka tetap (atap) 2010 karena nyatanya
luas tanaman itu menurun.



Luas areal panen jagung di Sumut tahun ini turun 31.052 hektare atau
tinggal 243.770 hektare dari atap 2010 yang sudah mencapai 274.822
hektare.



Padahal di tahun 2010, luas areal tanaman mengalami kenaikan dari 2009
yang masih 247.782 hektare dengan produksi yang juga naik menjadi
1.377.718 ton.





(jh/JH/bd-ant)

Kamis, 15 Desember 2011

Gala media Sewa Kantor

sewa ruang kantor Jakarta Murah, Perusahaan pembuat kue donat yang satu ini selalu melakukan hal ini sebelumnya dalam berpromosi, jadi jangan heran bila kamu dapat menikmati kue donat selama batas waktu tertentu bila kita memenuhi strategi promosi pemasaran produk mereka.

Kantor kue donat ini berasal dari Amerika Serikat berdiri sejak tahun 1937, Krispy Kreme, dikenal dengan ukuran donatnya yang cukup besar, walau untuk versi Indonesia dibuat agak kecil sedikit deh…


Sekali ini mereka merayakan pembukaan gerai ke-10 dalam konsep baru, sebuah kafe yang bernama Krispy Kreme Doughnut Cafe di mal Central Park, Jakarta Barat. Jadi bersiaplah untuk mendapat kesempatan menikmati kreasi donat mereka!

Mereka menggelar program khusus Grand Opening Krispy Kreme Doughnut Cafe, dengan tawaran satu tiket emas untuk mendapatkan 52 lusin donat gratis dalam periode satu tahun. Tentu saja kamu harus mengunjungi gerai Krispy Kreme Central Park, pada hari ini, Sabtu 22 Oktober 2011 mulai pukul 09.30.

100 orang pertama akan mendapatkan beberapa tiket dengan keuntungan yang berbeda setiap tiketnya, orang yang berada di posisi pertama dalam antrian berhak mendapatkan golden ticket bernilai donat gratis selama satu tahun, demikian penjelasan Agnes Suganda, Assistant General Manager PT Premier Doughnut Indonesia.

Cukup repot, tetapi bila melihat imbalan yang akan diperoleh kemudian, kita pasti akan tergiur juga, bukan?

Posisi antrian kedua dan ketiga berhak mendapatkan silver ticket untuk 26 lusin donat gratis dalam periode enam bulan. Selanjutnya, bronze ticket didapatkan oleh mereka yang berada pada posisi 4-6 dalam antrian, hadiahnya 12 lusin donat gratis untuk periode tiga bulan. Sementara pengunjung ke-7 hingga 50 berhak mendapatkan empat lusin donat gratis selama periode satu bulan. Terakhir, pengunjung ke 51-100 mendapatkan satu lusin donat gratis untuk periode dua minggu.

Ada syaratnya loh… Pengunjung kafe diminta membeli minimum dua lusin donat di saat acara pembukaan Krispy Kreme Doughnut Cafe di Central Park. Agar mendapat antrian yang bagus, harus datang secepatnya, sehingga mungkin saja mendapat baris antrian depan.

Kalau tidak kuat antri, tidak apa-apa bila hal ini terjadi, karena bila tidak termasuk dalam 100 pengunjung pertama, dan sudah membeli dua lusin donat di acara pembukaan kafe, kita masih berhak mendapatkan gratis setengah lusin donat original glaze.

Cari ruang kantor murah

Iklan Perawan Maria 'Berduka' Lihat Hasil Tes Kehamilan Picu Kontroversi di Selandia Baru








REPUBLIKA.CO.ID, AUCKLAND - Ulah sebuah gereja di Selandia Baru
menuai kontroversisetelah meluncurkan sebuah aksi publisitas dalam
rangka Nataldengan membuat papan reklame yang menunjukkan Perawan Maria
memegang tes kehamilan. Ia terlihat 'tertegun dan berduka' dalam iklan
itu.


Di hari kemunculannya, iklan ini menuai protes umat Kristiani
kota itu. Dalam waktu singkat, polemik menyebar ke seantero Selandia
Baru. 





Gereja St Matthews di Auckland berdalih meluncurkan
kampanye iklan ini untuk 'menghindari sentimental'. "Ini nyata. Natal
adalah nyata. Ini tentang kehamilan yang nyata, seorang ibu dan seorang
anak yang nyata nyata. Ini tentang kenyataan, keberanian, kecemasan, dan
harapan," kata Glynn Cardy, salah satu penggagasnya. 





Ini bukan
pertama kalinya St Matthews telah memicu kemarahan dengan kampanye
sejenis. Pada tahun 2009, salah satu billboard yang menunjukkan Maria
dan Yosef di tempat tidur dengan tag line di bawahnya: 'Yusuf yang
malang, Allah akan melakukan tindakan keras setelah ini.'





Cardy
menambahkan,"Seperti di masa lalu itu adalah niat kita untuk menghindari
sentimental, dan diharapkan untuk memicu pemikiran dan pembicaraan di
masyarakat. Tahun ini kami berharap untuk melakukannya dengan gambar dan
tidak ada kata-kata. Kami mengundang Anda untuk bertanya-tanya apa
judul yang mungkin untuk gambar ini."





Menurutnya, meskipun percaya
Natal itu menyenangkan - dengan perada, Sinterklas, rusa, dan lagu-lagu
Natal - ada juga beberapa realitas lain yang berseberangan. "Banyak
masyarakat kita menderita: beberapa kekurangan uang, beberapa mengalami
kesehatan yang buruk, beberapa mengalami kekerasan, dan beberapa
mengalami kesulitan lainnya. Sukacita Natal tidak terdengar oleh
kecemasan. Pada musim ini kami mendorong satu sama lain untuk bermurah
hati kepada mereka yang menderita."





Ia menegaskan, billboard yang
dipasang di luar gereja akan tetap ada di tempatnya sampai Hari Natal,
sekeras apapun protes warga.



RAPBD Kabupatern Serdang Bedagai Sumut Diusulkan Rp 851 M





Sei Rampah, (Analisa). Bupati Serdang
Bedagai, Ir HT Erry Nuradi MSi diwakili Sekdakab Drs H Haris Fadillah
MSi, mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD)
tahun 2012 ke DPRD senlai Rp851.316.221.156, Rabu (14/12) melalui sidang
paripurna dewan, di Jalan Negara, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.



Pengajuan nota pengantar R
APBD tahun 2012 tersebut disampaikan bupati dalam acara sidang paripurna
dipimpin Wakil Ketua DPRD MY Basrun didampingi wakil ketua Drs H Sayuti
Nur MPd, serta dihadiri para anggota dewan lainnya.


Dalam penyampaian nota pengantar, Bupati Sergai mengatakan, sumber
pendapatan Pemkab Sergai tahun 2012 meliputi PAD Rp 40.969.091.848 dana
perimbangan Rp660.509.415.133, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp
149.837.714.175. Total meningkat 9,60% atau naik Rp. 74.558.697.756,
dibanding pendapat daerah pada APBD tahun anggaran 2011.


Sementara untuk belanja daerah Pemkab Sergai tahun 2012 yang diajukan
Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi M Si sebesar Rp849.316.221.156,- yang
terdiri dari belanja tidak langsung Rp532.376.679.056,- dan belanja
langsung Rp316.939.542.100.


Belanja daerah Pemkab Sergai tahun 2012 dibagi dalam dua urusan, yakni
urusan wajib meliputi 24 bidang dan urusan pilihan sebanyak tujuh
bidang. Urusan wajib, anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang
pendidikan mencapai Rp411.112.619.694, bidang otonomi, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat DPRD dan persandian
Rp194.755.968.525. Bidang kesehatan Rp74.118.481.937, dan bidang
pekerjaan umum Rp70.322.228.918.


Sedangkan urusan pilihan anggaran terbesar dialokasi untuk bidang
pertanian Rp 36.122.037.297,-kemudian bidang kelautan dan perikanan
Rp8.421.881.614, perdaganganRp 7.314.694.469,- kehutanan
Rp4.119.168.695, pariwisata Rp3.213.108.794,- perindustrian
Rp886.500.000,- dan bidang energi dan sumber daya mineral Rp275.000.000,
jelas bupati. (bah)

Selasa, 13 Desember 2011

Setiap Tahun Pemerintah Butuh 80 Ribu PNS





Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan & RB) Azwar Abubakar menegaskan dalam penerimaan PNS
(Pegawai Negeri Sipil) harus melalui tes masuk penerimaan calon PNS.
Artinya tidak ada lagi penerimaan PNS melalui tahapan di luar dari tes.
Hal itu disampaikan Azwar Abubakar dalam acara pembukaan workshop
Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam Pengadaan PNS di Gedung
Bina Graha Pemprovsu, Senin (12/12).








Menpan & RB yakin pemberlakuan penerimaan calon PNS tersebut
berlaku setelah berakhirnya penundaan (moratorium) penerimaan PNS per
Desember 2012 mendatang. Ia berharap dengan diberlakukannya tes dalam
penerimaan PNS ke depannya system rekrutmen akan lebih fair, sehingga
siapa saja yang memiliki kemampuan dapat berpeluang masuk PNS.





Dengan adanya waktu jeda penerimaan PNS atau moratorium yang mulai
diberlakukan 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012, kata Azwar,
prinsipnya mengharuskan masing-masing instansi mulai dari kementerian,
lembaga dan pemerintah provinsi (Pemprov) serta pemerintah
kabupaten/kota (Pemkab/Pemko) bisa menghitung jumlah kebutuhan PNS
melalui analis jabatan dan perhitungan beban kerja.





Selama masa penundaan tersebut, maka pimpinan instansi wajib
menyampaikan laporan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai, uraian
jabatan, hasil analisis beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan
pegawai selama lima tahun terhitung mulai 2012-2016 dan berbagai upaya
redistribusi pegawai yang telah dilakukan.





“Bagi instansi baik pusat dan daerah yang belum menyelesaikan
penghitungan jumlah kebutuhan PNS, maka dilarang mengembangkan atau
menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi penambahan formasi
mengisi kebutuhan jabatan yang lowong dari pengangkatan calon PNS,”
terangnya.





Sejak dicanangkan September lalu, hingga Desember menurut Azwar
laporan analisis kepegawaian yang disampaikan instansi kepada pihaknya
masih di bawah 5 persen.





Sementara, percepatan pelaporan analisis kepegawaian terhambat
minimnya analis jabatan, dimana di BKN (Badan Kepegawaian Negara)
jumlahnya saat ini hanya 61 analis jabatan.





Untuk memenuhi kebutuhan tenaga analis jabatan minimal sebanyak 4.125
orang. Dalam rangka pemetaan kepegawaian di tanah air, maka Menpan
& RB menggelar pelatihan yang dimulai Desember hingga April 2012.

Pelatihan analis jabatan yang dilaksanakan di Medan itu bersamaan dengan
pelatihan serupa di tiga wilayah kantor regional BKN lainnya yaitu
Surabaya, Makasar dan Palembang. “Seluruh peserta pelatihan di empat
wilayah ini akan menghasilkan tenaga analis jabatan sejumlah 800 orang,
yang merupakan bagian dari rencana penyiapan tenaga ahli analis jabatan
sekurang-kurangnya 4.125 orang,” papar Azwar Abubakar.





Azwar kembali menegaskan kepada seluruh instansi daerah untuk tidak
lagi melakukan penerimaan tenaga honorer, karena tidak ada jaminan, bagi
tenaga honor yang ada saat ini akan dijadikan PNS. “Tidak ada lagi
penerimaan honor, semua harus melalui test masuk penerimaan. Untuk
tenaga honor yang ada saat ini tidak ada jaminan jadi PNS, karena kita
hanya mempertimbangkan pegawai honor yang masuk hingga batas Januari
2005,” tegasnya.





Jumlah PNS saat ini dipaparkan Azwar berkisar 4,7 juta, tidak
termasuk TNI/Polri. Maka dalam 10 tahun ke depan harus dapat tercipta
jumlah pegawai yang ideal. “Dengan konsep zero growth, berarti dalam
sepuluh tahun ke depan akan ada 1,25 juta sampai 1,3 juta pegawai yang
pensiun,” bebernya.





Jumlah pegawai yang pensiun itu, menurutnya harus digantikan dengan pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi.





Idealnya, menurut Azwar Abubakar, jumlah PNS itu berkurang hingga
sekitar 40 persen dalam sepuluh tahun ke depan. Karena itu, PNS yang
akan direkrut maksimal 80 ribu per tahun.





Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli, ke depan akan
diperbanyak tenaga konsultan atau outsourching, sehingga birokrasi
pemerintah menjadi ramping tapi padat berisi. “PNS mestinya diisi para
lulusan terbaik,” imbuhnya.





Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang hadir pada
kesempatan itu menyambut baik dilaksanakannya analisis jabatan dan
analis beban kerja, mengingat sumber daya dan kompetensi aparatur sangat
mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien
atau good governance (pemerintah yang baik). (ari)




sumber :

http://www.hariansumutpos.com/2011/12/21256/setiap-tahun-pemerintah-butuh-80-ribu-pns.htm





Dana Bos 2012, Kemdikbud Anggarkan Rp 23,5 T












REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menganggarkan dana sebesar Rp 23,5 triliun untuk 27,2 juta siswa sekolah
dasar dan 9,4 juta siswa SMP untuk dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) tahun 2012.


"Dana BOS tahun depan naik rata-rata 40 persen.
Dengan demikian ke depan tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan untuk
kepentingan operasional sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Mohammad Nuh pada sosialisasi BOS 2012 di Jakarta, Selasa (13/12)
malam.


Untuk memperlancar proses pencairan, katanya, mekanisme
penyaluran dana BOS 2012 mengalami perubahan signifikan dibandingkan
dengan tahun 2011.


Dana BOS pada 2012 akan ditransfer dari kas
umum negara ke kas umum provinsi, lalu dari kas umum provinsi akan
ditransfer langsung ke sekolah dalam bentuk hibah. Dana hibah tersebut
diberikan, baik sekolah negeri maupun swasta.


Penyaluran BOS 2012 ke sekolah akan disalurkan tiga bulan sekali. "Saat ini sedang diidentifikasi sekolah-
sekolah
yang berada di daerah sulit. Untuk daerah seperti ini penyaluran dana
BOS akan dilakukan enam bulan sekali," kata Mendikbud.





Kepada para peserta sosialisasi BOS, DAK, rehabilitasi sekolah yang terdiri atas dinas pendidikan seluruh
Indonesia, ia mengatakan BOS harus disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan manfaat.


Nuh
menyampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 juga
telah menganggarkan Rp 1 triliun untuk penyaluran dana BOS bagi
sembilan juta siswa SMA/SMK pada tahun 2012. Dana BOS bagi siswa SMA/SMK
memang akan mulai dirintis oleh Kemdikbud pada 2012.


Program ini
sebagai upaya untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun, dengan nominal
sebesar Rp 120 ribu per tahun untuk setiap siswa. "Ini murni dana BOS,
bukan beasiswa miskin. Untuk siswa miskin sudah ada dalam beasiswa
miskin" kata Nuh.


Mendikbud mengakui, dana BOS tersebut belum
mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah. BOS untuk siswa
SMA/SMK ini baru merupakan sebuah rintisan untuk membangun sistem yang
baik sebelum dana tersebut dialokasikan dalam jumlah yang lebih besar.





Perubahan DAK
Mengenai
DAK, Mendikbud menyatakan ada perubahan signifikan, yakni DAK khusus
2012 tidak lagi memerlukan persetujuan DPR untuk pembuatan petunjuk
teknisnya dan untuk mendapatkan DAK tidak perlu tender. Namun DAK
tersebut diprioritaskan untuk pembangunan sekolah yang rusak berat yang
terdapat di kabupaten.


"Alokasi DAK 2012 sebesar Rp10,0413 triliun
dengan rincian SD/SLB sebesar Rp8,03304 triliun untuk SMP sebesar
Rp2,00826 triliun," kata Mendikbud.

Untuk 'block grant'
rehabilitasi ruang belajar tahun anggaran 2011 dan 2012 di wilayah
geografis sulit, daerah perbatasan atau rawan konflik dilaksanakan kerja
sama dengan TNI.


Sementara Plt Dirjen Pendidikan Dasar
Kemendikbud Suyanto pada sosialisasi program BOS mengatakan pihaknya
telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas
pendidikan dasar. "Untuk penyaluran BOS 2012 pada minggu kedua bulan
Januari diharapkan sudah bisa diterima daerah," tuturnya.


Suyanto
mengatakan, dana bantuan operasional sekolah, dana alokasi khusus dan
rehabilitasi sekolah merupakan program besar yang telah dijalankan
bertahun-tahun, karena ada berbagai perubahan dan perbaikan mekanisme
maka perlu sesegera mungkin disosialisasikan.


Sebagai contoh,
sepertinya adanya perubahan pada petunjuk teknis program BOS tahun 2012.
Mendikbud menegaskan kepada para peserta sosialisasi BOS, DAK,
rehabilitasi sekolah yang terdiri dinas pendidikan seluruh Indonesia
bahwa BOS harus disalurkan tepat waktu, tepat tepat sasaran dan manfaat.








Senin, 12 Desember 2011

Bambang Soesatyo: Miranda Bohongi Publik








REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo,
menuding Deputi Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Gultom,
melakukan pembohongan publik terkait pernyataannya tidak mengenal Istri
Mantan Wakapolri, Adang Daradjatun, yang diduga terlibat dalam dugaan
suap kepada sejumlah anggota DPR. Tudingan itu berdasar pernyataan Adang
dengan mengungkap tiga foto yang menggambarkan Nunun bersama Miranda.





Tak
hanya itu, Adang juga menyodorkan rekaman pembicaraan antara Nunun
dengan Miranda. Deputi senior BI itu diduga memotivasi Nunun untuk
melakukan penyuapan kepada anggota DPR. "Ini membuktikan bahwa Miranda
berperan," jelas Bambang.





Politisi Golkar ini menyatakan yang
memiliki motif jelas Miranda. Seharusnya KPK menangkap Miranda, bukan
Nunun. Dengan tertangkapnya Nunun, maka KPK diharapkan semakin mampu
membuka kasus ini dengan benar, bukan hanya mengorbankan satu orang
kemudian mengabaikan lainnya.





Dia juga menghimbau agar KPK
hati-hati dalam mengungkap kasus ini. Permasalahannya adalah suap, bukan
sekedar gratifikasi. Karena, menurut Bambang, jika dikatakan
gratifikasi, maka yang ditindak hanyalah yang menerima. Sedangkan yang
memberi belum tentu.








Sabtu, 10 Desember 2011

Inikah Penyidik KPK yang Sukses Rebut Hati Angelina Sondakh?





TRIBUNNEWS.COM, 





JAKARTA - Di tengah Hari Antikorupsi
se-dunia yang jatuh hari Jumat (9/12/2011)i, KPK dikejutkan dengan isu
miring penyidiknya yang bernama BS telah menjalin asmara dengan politisi
cantik dari Partai Demokrat, Angelina Sondakh.


Namun, hangatnya
pemberitaan bukan karena kecantikannya, melainkan Angelina juga menjadi
pihak yang tengah berperkara dalam kasus Wisma Atlet di KPK. Namun, hal
itu langsung dibantah KPK dan dinyatakan BS tidak menangani kasus Wisma
Atlet tersebut.


Pihak KPK sendiri saat ini tengah mendalami sejauhmana hubungan antara Brotoseno dengan terperiksa Angelina.


Juru
bicara KPK Johan Budi mengatakan, jika benar adanya hubungan di antara
keduanya, ia memastikan tak akan mempengaruhi penyidikan kasus Wisma
Atlet. "Saya kra tidak akan mempengaruhi penyidik lain," ujar Johan.


Berdasarkan
yang informasi yang dikumpulkan Tribunnews.com, BS adalah alumnus
Akademi Kepolisian Angkatan 1999 dan kini berpangkat Komisaris Polisi.


Sebuah
foto yang diperoleh Tribunnews.com dari akun facebooknya, menunjukkan
kegagahan BR dengan berbalut seragam kepolisian. Belum lama ini, ia juga
berulang tahun pada 11 Oktober lalu.

.








Kamis, 08 Desember 2011

Marah karena Difoto, Gajah Jantan Tanduk Turis Australia Hingga Tewas










REPUBLIKA.CO.ID, KOTA KINABALU - Jenna O'Grady Donley, seorang turis
wanita Australia ditanduk hingga mati oleh gajah jantan di Sabah Tabin
Wildlife Reserve, Malaysia. Diduga, sang gajah kaget dan marah karena
turis itu memotretnya.


"Sang gajah tampaknya terkejut oleh suara rana kamera dan flash," kata seorang sumber. Kejadian berlangsung Raby pukul 06.30. 





Saksi
mata menyatakan bahwa wanita 26 tahun itu tidak bisa melarikan diri
ketika gajah tiba-tiba menjadi liar dan mengamuk. Teman wanita dan
pemandu wisatanya berhasil lolos dari serangan satwa yang dibiarkan liar
pada lahan seluas 123 ribu hektare itu. 





Direktur State Wildlife
Department, Dr Laurentius Ambu mengatakan sekelompok wanita dan
membimbing mereka telah pergi ke sebuah kawah lumpur di dekatnya dan
memutuskan untuk mengambil jejak satwa liar dalam perjalanan mereka
kembali ke resor. Di tengah jalan, mereka bertemu gajah dan memotretnya.
Saat itulah, kedajian tak diinginkan itu terjadi.






Rabu, 07 Desember 2011

Yuddy: Presiden Jangan Pandang Bakar Diri di Depan Istana Itu Perkara Remeh




 











REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi
mengharapkan, pemerintah tidak memandang aksi seorang yang membakar diri
di depan Istana Negara sebagai hal yang remeh. "Pemerintah, khususnya
Presiden jangan memandang remeh peristiwa ini. Itu cara rakyat
melontarkan kritik yang keras," katanya dalam keterangan pers di
Jakarta, Kamis.





Dia mengatakan, aksi bakar diri di depan Istana
Negara sebagai refleksi frustrasi rakyat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang dinilai tidak membawa perubahan berarti bagi kehidupan
rakyat. "Aksi itu juga menunjukkan kekesalan orang kecil kepada aparat
negara yang dianggap tidak berpihak pada penderitaan rakyat dan Kepala
Negara dianggap menjadi representasi itu," katanya.





Dalam
keyakinan kalangan tertentu, kata dia, membakar diri adalah peristiwa
sakramen atau lazim disebut sacrifice yang berarti sebuah pengorbanan
tertinggi menyerahkan nyawa sebagai tumbal terjadinya perubahan yang
lebih baik untuk menyelamatkan orang banyak. "Walaupun hanya dilakukan
satu orang, aksi membakar diri di depan Istana Negara mengundang simpati
khalayak luas dan menumbuhkan solidaritas yang dapat kian membesar,"
katanya.





Oleh karena itu, kata mantan anggota Komisi I DPR RI itu,
pemerintah, khususnya Presiden, tidak boleh memandang remeh peristiwa
itu.


Sebelumnya, seorang pria yang tidak dikenal membakar diri di
depan Istana Merdeka sekitar Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
Rabu (7/12) sekitar pukul 17.30 WIB.


Saat ini, korban masih
menjalani perawatan intensif dengan kondisi luka serius pada sekujur
tubuhnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Tindakan bakar diri tersebut, mengundang solidaritas dari kelompok mahasiswa dengan menggelar aksi di depan RSCM, Jakarta Pusat.





Sejumlah
mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Satya Negara
Indonesia, Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Universitas Islam
Jakarta (UIJ) menggelar aksi pada Rabu pukul 22.00 WIB. Para mahasiswa
yang menggelar aksi solidaritas menyatakan keprihatinannya terhadap
tindakan bakar diri tersebut dan menduga terkait dengan kondisi ekonomi
korban.





Sementara itu, Kepolisian Resor Metropolitan (Polrestro)
Jakarta Pusat menduga aksi seorang pria yang membakar diri di depan
Istana Presiden, tidak terkait dengan unjuk rasa. "Aksi bakar diri tidak
ada hubungannya dengan unjuk rasa, karena massa pengunjuk rasa sudah
membubarkan diri," kata Kepala Polrestro Jakarta Pusat, Komisaris Besar
Polisi AR Yoyol.



Hal itu karena peristiwa pria yang membakar diri
terjadi sekitar pukul 17.30 WIB, sedangkan massa yang berunjuk rasa
membubarkan diri pada pukul 16.00 WIB.



Kasus Korupsi : Uang 2 Kantong Plastik Diantar ke Rumah Dinas Mantan WaliKota Pematang Siantar




 








Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi APBD Kota Pematang Siantar
Tahun 2007 senilai Rp10,51 miliar, dengan terdakwa mantan Walikota
Pematang Siantar RE Siahaan di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa
(06/12/2011), menghadirkan empat orang saksi.








Pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan Erwin
Simanjutak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemeliharaan Drainase Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Pematang Siantar, Marihot Situmorang, mantan Asisten
III Pemko Pematang Siantar, Muhammad Akhir Harahap, mantan Asisten II
Pemko Pematang Aiantar, dan Kristina Sidauruk, staf Organisasi Tata
Laksana Pemko Pematang Siantar.





Dalam kesaksiannya, Erwin mengaku mengantarkan dua kantong plastik
berisi uang ke Rumah Dinas Walikota yang diterima oleh istri terdakwa.
Dua kantong plastik berisi uang tersebut ia antarkan bersama Rudi
Lumbangaol, honorer di Dinas PU.








"Satu kantong saya bawa, satu kantong lagi dibawa Rudi Lumbangaol.
Uang itu kami letakkan di atas meja, lalu saya bilang ke Ibu Walikota,
Bu, ini uang yang dibilang Pak Walikota," tutur saksi.





Dipaparkan saksi, dia diajak Johny Arifin Siahaan, Bendahara Dinas
PU, ke Bank Sumut Cabang Pematang Siantar untuk mengambil uang. Setelah
uang terdiri dari pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 sebanyak Rp1,2 miliar
lebih dikemas dalam dua kantong plastik. Johny yang merupakan abang
kandung terdakwa, menyuruhnya mengantarkan uang tersebut ke Rumah Dinas
Walikota.





"Sebelum saya antarkan ke Rumah Dinas, saya telepon Pak Walikota
memberitahukan uang dari Pak Johny Siahaan sudah ada. Lalu, Pak Walikota
bilang, saya masih di luar, antarlah ke Rumah Dinas di sana ada Ibu,"
ungkap saksi.








Tak hanya itu, saksi juga mengakui menerima komisi 40 persen dari
Rp4,9 miliar anggaran pemeliharaan drainase dan gorong-gorong. Anggaran
tersebut diterimanya dari Bendahara Dinas PU Johny Arifin Siahaan secara
bertahap dalam empat triwulan, yakni Rp495 juta per triwulan.





"Dana yang kami terima itu masih dipotong lagi oleh Bendahara.
Triwulan I dipotong Rp30 juta, triwulan II dipotong Rp20 juta, triwulan
III dan IV dipotong masing-masing Rp10 juta,” jelasnya.





Saksi juga mengakui menandatangani kontrak fiktif rekanan dan membuat
pertanggungjawaban dengan realisasi dana 100% sesuai Petunjuk
Operasional (PO). Menurut dia, para rekanan hanya menandatangani kontrak
sedangkan yang mengerjakan proyek pemeliharaan drainase di 174 titik
tersebut adalah pihak PU sendiri. Rekanan tidak mau mengerjakannya
karena anggarannya tidak memadai.








"Istilahnya pinjam perusahaan sehingga yang dibayar hanya jasa
perusahaan sebesar 2%,” katanya seraya menambahkan secara kuantitas
seluruh proyek pemeliharaan drainase yang tersebar di 174 titik tersebut
terpenuhi, namun secara kualitas tidak terpenuhi.





"Secara kualitas tidak mungkin sesuai bestek karena anggarannya
minim. Misalnya, campuran semennya dikurangi dari spek," tambahnya.








Sementara, saksi Marihot Situmorang mengaku, pada September 2007, ia
dan Jannes Lumbangaol, Sekda Pematang Siantar, disuruh terdakwa
mengantarkan uang sebanyak Rp700 juta kepada Maruli Silitonga, Mangatas
Silalahi dan Muktar Tarigan. Uang yang diterimanya dari Johny Arifin
Siahaan, Bendahara Dinas PU tersebut, kemudian diantarkan ke daerah
Karangsari dan diterima Maruli Silitonga.





"Saat itu hubungan antara anggota DPRD (Pematang Siantar) dengan Walikota memang kurang harmonis,” ujar saksi.








Saksi dalam keterangannya juga mengaku terdakwa menyuruhnya dan
Lintong Siagian, Asisten I Pemko Pematang Siantar, untuk memasukkan uang
ke dalam amplop masing-masing sebanyak Rp30 juta. Amplop berisi uang
tersebut kemudian mereka bagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD
Pematang Siantar yang diundang hadir ke Pendopo Rumah Dinas Walikota,
diantaranya RTP Sihotang dan Yusuf Siregar.





"Besoknya ada empat anggota dewan lagi. Total anggota dewan yang menerima uang tersebut sekitar 14-15 orang," katanya.








Saksi mengatakan, uang yang dibagi-bagikan kepada anggota dewan
tersebut merupakan sebagian dari Rp1,5 miliar yang diambil dari Rp5,4
miliar anggaran bantuan sosial (Bansos) di Perubahan APBD Pematang
Siantar 2007. Sebagai pertanggungjawaban kepada Rispani, Kabag Sosial,
ia bersama Asisten I dan II menandatangani kwitansi. “Karena kebodohan
saya, saya menandatangani kwitansi itu,” ujarnya.








Untuk mengembalikan uang bantuan sosial Rp1,5 miliar tersebut,
lanjutnya, terdakwa menyuruh dia, Asisten I dan II untuk memintanya dari
para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bentuk partisipasi.
"Dana yang terkumpul dari SKPD hanya sekitar Rp700 juta dan uang itu
langsung saya serahkan kepada Rispani," katanya. (BS-021)





Selasa, 06 Desember 2011

Masyarakat Minta Polres Langkat Sumut Perketat Perbatasan










Ditulis Pada: 6 December 2011 Pukul 4:57 pm










Langkat, Sumut, 6/12 (ANTARA) – Masyarakat
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, meminta aparat polisi memperketat
perbatasan antara Langkat dan Aceh untuk mengantisipasi berbagai
tindakan kriminal dan narkoba.





“Kita meminta agar aparat Polres Langkat segera memperketat
perbatasan Langkat dan Aceh maupun di jalan lintas Sumatera
(Jalinsum),” kata Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Langkat, Haji
Farhan Indra di Stabat, Selasa.








Permintaan itu disampaikan untuk kenyamanan warga Langkat
karena semakin tingginya tingkat kerawanan akibat peredaran narkoba,
katanya.





Apalagi menjelang tahun baru, biasanya ada eskalasi peningkatan arus narkoba yang masuk ke wilayah Langkat.





Selain itu, dia juga meminta agar razia kendaraan bermotor
semakin ditingkatkan, karena tidak tertutup kemungkinan, aksi curanmor
akan meningkat, kata Farhan Indra.





“Kami warga Langkat sangat mendukung, razia yang dilakukan
oleh aparat polisi, terutama mengantisipasi masuknya ganja ataupun
berbagai jenis barang narkoba lainnya ke wilayah Langkat ini,” katanya.





Sementara itu, Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Langkat,
Syahrizal MZ yang dihubungi secara terpisah berharap Polres Langkat juga
dapat meningkatkan razia lalu lintas terhadap para pengendara sepeda
motor maupun mobil.








“Razia harus ditingkatkan terutama di jalan lintas Sumatera dari perbatasan Aceh menuju Medan,” katanya.





Upaya ini diharapkan mampu mengeleminir sekecil mungkin
berbagai tindakan premanisme, perampokan, penjambretan maupun berbagai
tindakan kriminal lainnya.





Apa lagi dengan kondisi yang terjadi seperti sekarang, kata
dia, diharapkan aparat polisi lebih mengintensifkan razia untuk
menciptakan rasa aman. ***3***









Minggu, 04 Desember 2011

Rumah Sakit Adam Malik - Pirngadi Medan Bantah Dinilai Buruk











MEDAN- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan buruknya
pengelolaan limbah rumah sakit dan kesehatan lingkungan pihak manajemen
RSUP H Adam Malik dan RSU dr Pirngadi Medan. Bersama 25 rumah sakit
lainnya di provinsi lain, rumah sakit milik pemerintah daerah ini masuk
kategori merah, dicap buruk dalam mengelola limbah. Meski demikian,
manajemen kedua rumah sakit tidak menganggap penilaian buruk tersebut
sebagai hal yang memprihatinkan. Kasubbag Hukum dan Humas RSU Pirngadi
Medan, Edison Perangin-angin tidak membantah penilaian kementerian LH
dimaksud.








“Penilaian itu subjektif dan wajar-wajar saja. Kalau (penilaian)
Kementerian LH masuk kategori merah, yah merah lah itu. Menurut
penilaian mereka kategori merah, yah tanyakan saja kepada mereka apa
alasannya merah. Karena mereka yang mengatakan kategori merah. Kalau
memang ada kekurangan, akan kita perbaiki,” ujarnya. Kasubbag Humas RSUP
H Adam Malik, Sairi Saragih, malah berdalih pihak rumah sakit sudah
melakukan semua standar operasional prosedur (SOP) yang ditentukan
Kementerian LH. Sairi menerangkan, kategori merah itu bukan berarti
jelek, namun, karena ada salah satu dari 10 kategori yang tidak
diterapkan.





Dituturkan Sairi Saragih, sejak tahun 2010 itu pihak rumah sakit
sudah mengetahui hal itu, namun pihak Kementerian LH dipersilakan
melihatnya langsung ke rumah sakit karena rumah sakit sudah menjalankan
ke sepuluh kategori tentang pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan
peraturan lingkungan hidup.





“Merah itu bukan berarti jelek dan merah itu karena ada salah satu
kategori yang belum diterapkan. Ada tiga kategori merah, hitam dan biru.
Untuk kategori merah, ada salah satu kategori yang tidak dijalankan
dari sepuluh kategori, untuk kategori biru, sepuluh kategori tersebut
dijalankan dan untuk kategori hitam, kesepuluh kategori tidak
dijalankan. Untuk lebih pastinya, hari Senin saja tanyakan langsung
kepada Kepala Penglolaan Limbah RSUP H Adam Malik,” ungkapnya.








RSUPirngadi dan RSSU H Adam Malik bersama 25 rumah sakit lainnya
dianggap masih buruk dalam mengelola limbah. Menariknya, selain 27 rumah
sakit itu, dalam penilaian kinerja atau sering disedisebut Proper
tersebut disebutkan ada satu rumah sakit yang masuk kategori hitam dalam
mengelola limbah. Rumah sakit yang bakal diperiksa intensif ini adalah,
RSUD Dr Moewardi di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ketua Dewan
Pertimbangan Proper Surna T Djajadiningrat menjelaskan, kategori hitam
adalah kelompok terburuk sebuah industri dalam mengelola lingkungan
hidup di sekitar lokasi kerjanya. Sedangkan kategori merah adalah,
kelompok industri yang tingkatannya berada satu strip di atas kelompok
hitam.





“Khusus untuk rumah sakit, pengelolaan lingkungan hidup sangat
penting,” tegas pria yang akrab disapa Surnaya itu. Pengelolaan
lingkungan hidup di sekitar industri rumah sakit cukup penting karena
limbah yang dihasilan rumah sakit tergolong limbah infeksi.





Di tengah banyaknya rumah sakit yang masuk kategori hitam dan merah,
Surna mengatakan Kemen LH yang mencetuskan program Proper akan
mengavaluasi perizinan pendirian rumah sakit. Sebab, kata dia, saat
mengajukan izin pendirian, seluruh rumah sakit wajib mengajukan kajian
analisis mengenaidampaklingkungan(amdal). Rata-rata, dalam kajian amdal
seluruh rumah sakit merumuskan sistem pengelolaan limbah yang baik.
“Tapi setelah ikut Proper, akhirnya ada yang bolong dalam pengelolaan
limbah,” katanya.( jpnn/jon)








Tak Mampu Puaskan Konsumen





TANGGAPAN keras datang dari sejumlah wakil rakyat. “Tidak hanya soal
limbah, Rumah Sakit Adam Malik dan Pirngadi merupakan rumah sakit milik
pemerintah yang belum mampu memberikan pelayanan memuaskan kepada
pasien,” kata Anggota Komisi A DRPD Kota Medan, Landen Marbun, Sabtu
(3/12) pagi. Kategori merah yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup
kepada dua rumah sakit ini menjadi preseden buruk. Pemerintah daerah
dianggap abai melakukan pengawasan maksimal terhadap rumah sakitnya.





“Pemerintah daerah jangan hanya menegur rumah sakit swasta dan lupa
mengawasi rumah sakit milik pemerintah dan enggan memberi sanksi jika
terbukti bersalah,” ujar Landen. Untuk itu, pemerintah pusat, pemprovsu
dan pemko Medan diminta komit menjalankan peraturan yang berlaku.
Pemerintah harus lebih serius lagi dalam pengelolaan limbah rumah sakit
ini.








“Jika ini diperbaiki, otomatis warga pasti tidak ada berobat ke rumah
sakit Malaysia lagi,” pungkasnya. Sekretaris Komisi B DRPD Kota Medan,
Khairuddin Salim heran dengan kualitas Amdal (Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan) di RSU Pirngadi dan RSUP Adam Malik. “Ini harus dkaji ulang
lagi,” katanya. Khairuddin Salim mengharapkan badan lingkungan hidup
(BLH) memperhatikan pengelolaan limbah kedua rumah sakit ini serta rumah
sakit lain dengan serius.”Komisi B DPRD Kota Medan berharap agar rumah
sakit-rumah sakit yang ada di Medan dan Sumut ini mempunyai lingkungan
yang nyaman dirumah sakit itu sendiri.





BLH harus benar-benar menerapkan peraturan tentang lingkungan hidup
itu sendiri terutama RSU Pirngadi Medan karena lokasinya yang berada
dipemukiman padat penduduknya,” harap Khairuddin. (jon)





sumber :


http://www.hariansumutpos.com/2011/12/20558/adam-malik-pirngadi-bantah-dinilai-buruk.htm