Dana Bos 2012, Kemdikbud Anggarkan Rp 23,5 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menganggarkan dana sebesar Rp 23,5 triliun untuk 27,2 juta siswa sekolah
dasar dan 9,4 juta siswa SMP untuk dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) tahun 2012.

"Dana BOS tahun depan naik rata-rata 40 persen.
Dengan demikian ke depan tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan untuk
kepentingan operasional sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Mohammad Nuh pada sosialisasi BOS 2012 di Jakarta, Selasa (13/12)
malam.

Untuk memperlancar proses pencairan, katanya, mekanisme
penyaluran dana BOS 2012 mengalami perubahan signifikan dibandingkan
dengan tahun 2011.

Dana BOS pada 2012 akan ditransfer dari kas
umum negara ke kas umum provinsi, lalu dari kas umum provinsi akan
ditransfer langsung ke sekolah dalam bentuk hibah. Dana hibah tersebut
diberikan, baik sekolah negeri maupun swasta.

Penyaluran BOS 2012 ke sekolah akan disalurkan tiga bulan sekali. "Saat ini sedang diidentifikasi sekolah-
sekolah
yang berada di daerah sulit. Untuk daerah seperti ini penyaluran dana
BOS akan dilakukan enam bulan sekali," kata Mendikbud.

Kepada para peserta sosialisasi BOS, DAK, rehabilitasi sekolah yang terdiri atas dinas pendidikan seluruh
Indonesia, ia mengatakan BOS harus disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan manfaat.

Nuh
menyampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 juga
telah menganggarkan Rp 1 triliun untuk penyaluran dana BOS bagi
sembilan juta siswa SMA/SMK pada tahun 2012. Dana BOS bagi siswa SMA/SMK
memang akan mulai dirintis oleh Kemdikbud pada 2012.

Program ini
sebagai upaya untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun, dengan nominal
sebesar Rp 120 ribu per tahun untuk setiap siswa. "Ini murni dana BOS,
bukan beasiswa miskin. Untuk siswa miskin sudah ada dalam beasiswa
miskin" kata Nuh.

Mendikbud mengakui, dana BOS tersebut belum
mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah. BOS untuk siswa
SMA/SMK ini baru merupakan sebuah rintisan untuk membangun sistem yang
baik sebelum dana tersebut dialokasikan dalam jumlah yang lebih besar.

Perubahan DAK
Mengenai
DAK, Mendikbud menyatakan ada perubahan signifikan, yakni DAK khusus
2012 tidak lagi memerlukan persetujuan DPR untuk pembuatan petunjuk
teknisnya dan untuk mendapatkan DAK tidak perlu tender. Namun DAK
tersebut diprioritaskan untuk pembangunan sekolah yang rusak berat yang
terdapat di kabupaten.

"Alokasi DAK 2012 sebesar Rp10,0413 triliun
dengan rincian SD/SLB sebesar Rp8,03304 triliun untuk SMP sebesar
Rp2,00826 triliun," kata Mendikbud.

Untuk 'block grant'
rehabilitasi ruang belajar tahun anggaran 2011 dan 2012 di wilayah
geografis sulit, daerah perbatasan atau rawan konflik dilaksanakan kerja
sama dengan TNI.

Sementara Plt Dirjen Pendidikan Dasar
Kemendikbud Suyanto pada sosialisasi program BOS mengatakan pihaknya
telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas
pendidikan dasar. "Untuk penyaluran BOS 2012 pada minggu kedua bulan
Januari diharapkan sudah bisa diterima daerah," tuturnya.

Suyanto
mengatakan, dana bantuan operasional sekolah, dana alokasi khusus dan
rehabilitasi sekolah merupakan program besar yang telah dijalankan
bertahun-tahun, karena ada berbagai perubahan dan perbaikan mekanisme
maka perlu sesegera mungkin disosialisasikan.

Sebagai contoh,
sepertinya adanya perubahan pada petunjuk teknis program BOS tahun 2012.
Mendikbud menegaskan kepada para peserta sosialisasi BOS, DAK,
rehabilitasi sekolah yang terdiri dinas pendidikan seluruh Indonesia
bahwa BOS harus disalurkan tepat waktu, tepat tepat sasaran dan manfaat.

Kasus Contek Massal : Tim Investigasi Dibentuk

Beginilah potret pendidikan kita! Contek dijadikan budaya! Korupsi, Nepotisme, dan lain-lain dibudayakan. Ada apa gerangan dengan bangsa ini? Kian hari kian rusak saja kondisi negara ini. Inilah akibat kekurangtegasan pemimpin bangsa kita menindak segala pelanggaran yang terjadi. Bahkan bisa jadi guru dan sekolah yang membuat contek massal akan menjadi pahlawan bagi orangtua dan keluarga yang bersekolah di tempat tersebut. Memang kita telah terbiasa membiarkan kesalahan terjadi asalkan menguntungkan diri sendiri dan kelompok! Mari berubah!!! 

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak sepakat untuk membentuk tim investigasi terkait kasus dugaan contek massal di SD 06 Petang Pesanggrahan. Tim ini terdiri dari Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, Dinas Pendidikan, Komnas Perlindungan Anak, Universitas Negeri Jakarta, dan stakeholder terkait lainnya.

Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta bidang Kesejahteraan Masyarakat, Mara Oloan Siregar, memastikan tim ini akan bekerja secara independen dan objektif.

"Tujuan pembentukan tim ini agar memperbaiki, bukan untuk mencari siapa yang salah. Kita akan lakukan perbaikan untuk ke depannya," ujar Mara Oloan Siregar usai pertemuan tertutup dengan orang tua siswa dan Komnas Perlindungan Anak di ruang rapat Asisten Sekda, Gedung Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 16 Juni 2011.

Mara berharap kasus dugaan contek massal ini bisa dijadikan pelajaran, namun tidak memengaruhi hasil Ujian Nasional. Pasalnya, saat ini DKI telah menerapkan sistem online untuk pendaftaran SMP.

"Tentu kita beri jaminan upaya ini tidak boleh mengganggu lulus dan tidak lulusnya para siswa SD yang ujian, karena UN sudah berlangsung, dan sebentar lagi akan ada pengumuman dan itu apa adanya," terangnya.

Mengenai pemberian sanksi terhadap Kepala Sekolah, guru maupun pengawas yang terbukti terlibat dan bersalah atas kasus ini, Mara menuturkan DKI tak ingin terburu-buru menjatuhkan hukuman.

"Kita tidak mau gegabah beri sanksi pada guru. Ada peraturan PNS dan spesifik untuk pendidikan yang mengatur hal itu," katanya.

Sementara itu, Irma Winda Lubis, orangtua siswa SD 06 Petang Pesanggrahan yang anaknya dipaksa memberikan contekan, berharap tim investigasi ini bisa membuka terang kasus ini.

"Saya mengimbau pada manusia-manusia dewasa janganlah mengorbankan anak hanya untuk ambisi orang dewasa, yang tidak jujur justru kita orang dewasa yang tidak mau mengakui kesalahan," tegasnya.

Irma juga meminta masalah ini tidak berbuntut negatif untuk masa depan anak bangsa. "Jangan patahkan semangat anak bangsa untuk berkata jujur," katanya. (eh)
• VIVAnews