Pimpinan 21 Parpol Datangi KPU

Sebanyak 21 pimpinan partai politik peserta pemilu di Kota Bandung, Rabu (15/4), mendatangi Kantor KPU Kota Bandung. Mereka menyatakan menolak hasil pemilu legislatif dan menuntut diadakan pemilu ulang.Para pimpinan parpol itu menilai, pemilu legislatif pada Kamis lalu merupakan yang terburuk setelah reformasi. Hal ini terlihat dari keruwetan daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga terencana dan

Dewan Perubahan Nasional Desak KPU Mundur

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai gagal menggiring pesta demokrasi rakyat 2009 itu. Kegagalan ini membuat sejumlah pihak mendesak KPU untuk mundur sebelum Pilpres, Juli 2009. Salah satunya Dewan Perubahan Nasional."Kami tegas meminta mereka mundur. KPU gagal dalam menyelenggarakan pemilu legeslatif 2009. Banyak kecacatan. KPU sudah tidak mampu

SBY Ingatkan KPU dan Bawaslu, Hati-hati dengan Media

KOMPAS.com -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat hingga daerah berikut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu untuk berhati-hati memberi pernyataan kepada media.Imbauan serupa ini pun disodorkan kepada anggota Kabinet Indonesia Bersatu. "Kita semua bersama KPU, KPUD, Bawaslu, dan Panwaslu dalam mengeluarkan statement agar betul-betul tepat

KPU Beri Laporan Kesiapan Pemilu ke SBY

KOMPAS.com — Jelang dua hari penyelenggaraan Pemilu Legislatif pada 9 April 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi laporan akhir persiapan penyelengaraan pemilu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPR RI Agung Laksono.Dikomandoi Abdul Hafiz Anshary, KPU menggandeng pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/4).Anggota

Laporan Tidak Layak

Jakarta, Kompas - Laporan dana kampanye yang disampaikan peserta pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum dinilai memenuhi prosedur, tapi tak menyentuh substansi. Apalagi, KPU menilai peserta pemilu cukup menyerahkan rekening dana kampanye dan saldo awal.Sampai batas akhir 9 Maret 2009, KPU sudah menerima rekening dana kampanye dan saldo awalnya dari 38 partai politik. Dari jumlah itu, hanya

KPU Bahas Sanksi bagi Parpol

Komisi Pemilihan Umum akan segera menggelar rapat pleno untuk membahas sanksi bagi peserta pemilu 2009, yakni partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terlambat atau tidak menyerahkan laporan awal dan rekening khusus dana kampanye pada KPU sesuai tingkatannya."Pleno akan dilaksanakan besok (Rabu, 11/3) atau Kamis (12/3). Saat ini kita masih menunggu laporan dari KPU

KPU Perlu Segera Petakan Daerah Minim Sosialisasi

Minimnya sosialisasi mengenai pernak-pernik pemilu meski waktu penyelenggaraannya tinggal 42 hari lagi membuat sejumlah pihak ketar-ketir mengenai keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2009.Badan Pengawas Pemilu mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat pemetaan daerah-daerah yang selama ini minim sosialisasi."Kita ingin bikinlah peta daerah mana sih yang enggak sempat tersosialisasi

Meski Logistik Meragukan, KPU Tetap Optimistis

Meski penyediaan dan distribusi logistik tampak meragukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap optimistis pemilu legislatif yang terdekat dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu pada tanggal 9 April mendatang.Hal ini disampaikan oleh Ketua LPU Abdul Hafiz Anshary dalam diskusi Kompas di Jakarta, Kamis (26/2). Hafiz mengatakan, berbagai kesulitan yang terjadi seperti banyaknya kerusakan

7.000 Pemilih di Banjar Belum Masuk DPT

BANDUNG Sebanyak 7.000 pemilih di Kota Banjar belum tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009.Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjar yang berhimpitan dengan jadwal pemutakhiran data pemilu 2009 menyebabkan KPU Kota Banjar kurang fokus dan cermat dalam pendataan pemilih.Ketua KPU Jawa Barat Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, saat ini baru KPU Kota Banjar yang

KPU Berharap pada Pemda

Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary meminta dukungan dari pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar memberikan fasilitas bagi KPU untuk menyosialisasikan pemilu di daerah. Alasannya, dana KPU sangat terbatas untuk menyosialisasikan pemilu yang tinggal 76 hari lagi.Demikian diungkapkan Abdul Hafiz seusai menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Sosialisasi Pemilu

KPU Diminta Koordinasikan Pendistribusian Logistik Pemilu

Markas Besar TNI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengoordinasikan pendistribusian logistik Pemilu 2009 lebih awal sehingga tidak ada keterlambatan dan mengganggu operasi rutin TNI. "Jangan sampai karena pemberitahuan yang terlambat, TNI menjadi sasaran kesalahan seolah-olah TNI tidak siap, karena ini menyangkut armada dan orang yang mengawaki," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI

KPU Gunung Kidul Tunggu Pengumuman Jadwal Pilpres

Komisi Pemilihan Umum atau KPU Gunung Kidul masih menunggu pengumumam resmi dari KPU Pusat terkait jadwal pemungutan suara pemilihan umum atau pemilu presiden. Melalui rapat pleno, KPU Pusat telah menyepakati jadwal pemungutan suara pemilu presiden pada 8 Juli mendatang."Kami masih fokus pada persiapan pemilu legislatif sembari menunggu keputusan resmi KPU Pusat terkait pemilu presiden. KPU

KPU Merencanakan Penunjukan Langsung Logistik

Pertemuan anggota KPU di Jakarta. Kondisi geografis beberapa provinsi seperti Papua dikhawatirkan menjadi kendala produksi dan pengiriman logistik pemilihan umum. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum tengah mengajukan draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penunjukan Langsung Logistik Pemilu. Untuk membahas hal itu KPU pun mengumpulkan anggota KPU daerah seluruh Indonesia di

Curiga Motif Politik Perpres

Permintaan Komisi Pemilihan Umum agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan presiden soal penunjukan langsung logistik Pemilu 2009 diprotes banyak kalangan. Mereka mencurigai ada kepentingan politik di balik upaya ini.Hal itu disampaikan oleh Fahmi Badoh dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Arif Nur Alam dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Jakarta,

KPK Siap Seret KPU jika Logistik Tak Beres

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi gerak-gerik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih lembaga itu akan melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan logistik pemilu."Penunjukan langsung silakan saja, asal sesuai dengan aturan," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto di KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2009).Bibit menuturkan, bila

KPU Tak Akan Mundurkan Jadwal Pilpres

Rapat pleno KPU mengenai penetapan jadwal pilpres. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tak akan memundurkan jadwal pemilihan presiden atau pilpres. Karena, presiden baru sudah harus terpilih sebelum 20 Oktober 2009, saat berakhirnya masa jabatan presiden sekarang. Kini, KPU sedang mendekati Mahkamah Konstitusi agar waktu penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum bisa kurang dari 30

DEWAN KEHORMATAN KPU REKOMENDASIKAN PEMBERHENTIAN 4 ANGGOTA KPU PROVINSI SUMSEL

kpu.go.id. Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) merekomendasikan memberhentikan empat Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yaitu Syafitri Irwan, S.Ag, M. Pdi (Ketua merangkap anggota), Mismiwati, SE, MP, Helmi Ibrahim SH, M.Hum, dan H. Ahmad Bakri, S.Ag masing-masing sebagai anggota. Rekomendasi pemberhentian tersebut berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang mereka