Inikah Penyidik KPK yang Sukses Rebut Hati Angelina Sondakh?

TRIBUNNEWS.COM, 

JAKARTA - Di tengah Hari Antikorupsi
se-dunia yang jatuh hari Jumat (9/12/2011)i, KPK dikejutkan dengan isu
miring penyidiknya yang bernama BS telah menjalin asmara dengan politisi
cantik dari Partai Demokrat, Angelina Sondakh.

Namun, hangatnya
pemberitaan bukan karena kecantikannya, melainkan Angelina juga menjadi
pihak yang tengah berperkara dalam kasus Wisma Atlet di KPK. Namun, hal
itu langsung dibantah KPK dan dinyatakan BS tidak menangani kasus Wisma
Atlet tersebut.

Pihak KPK sendiri saat ini tengah mendalami sejauhmana hubungan antara Brotoseno dengan terperiksa Angelina.

Juru
bicara KPK Johan Budi mengatakan, jika benar adanya hubungan di antara
keduanya, ia memastikan tak akan mempengaruhi penyidikan kasus Wisma
Atlet. "Saya kra tidak akan mempengaruhi penyidik lain," ujar Johan.

Berdasarkan
yang informasi yang dikumpulkan Tribunnews.com, BS adalah alumnus
Akademi Kepolisian Angkatan 1999 dan kini berpangkat Komisaris Polisi.

Sebuah
foto yang diperoleh Tribunnews.com dari akun facebooknya, menunjukkan
kegagahan BR dengan berbalut seragam kepolisian. Belum lama ini, ia juga
berulang tahun pada 11 Oktober lalu.

.

Pimpinan KPK Memang Ingin Dibunuh

Liputan6.com, Jakarta: Rekaman rencana pembunuhan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ternyata bukan isapan jempol. Demikian dikatakan Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua dalam jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Senin (15/8) sore.

Menurut Abdullah, rekaman rencana pembunuhan itu sedang ditangani KPK. 

Dalam rekaman itu terdengar, target dari rencana pembunuhan adalah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Deputi Bidang Penindakan Ade Rahardja, katanya.

Meski demikian, rekaman itu belum bisa dipublikasikan, karena masih dalam penyelidikan. KPK juga belum bisa menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam pembicaraan rencana pembunuhan tersebut.(SHA)

Menanti 'Nyanyian' Chandra Hamzah Usai Tak Lolos Seleksi

JAKARTA- Tiga pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah, Ade Rahardja, dan Johan Budi gagal melangkah menjadi pimpinan KPK periode 2011-2015. Salah satu alasannya, kata Wakil Ketua Panitia Seleksi MH Ritonga, karena pemberitaan negatif media massa mengenai ketiganya akhir-akhir ini.

Keputusan pansel untuk tidak meloloskan ketiganya pun disambut positif oleh sejumlah kalangan. Tak terkecuali bagi anggota Komisi III DPR, Nasir Jamil. "Keputusan itu tepat," kata Nasir saat berbincang dengan okezone, Kamis (28/7/2011).

Sebenarnya, lanjut Nasir, gagalnya ketiga calon itu, tak terlalu mengejutkan. Sebab, pencalonan Chandra, Ade, dan Johan sepertinya memang hanya untuk meramaikan bursa pemilihan ketua KPK. “Lihat saja pencalonan mereka, dilakukan di saat injury time, mereka hanya untuk meramaikan, karena hingga batas akhir belum ada tokoh yang mencalonkan diri,” kata Nasir.

Menurut politikus PKS itu, panitia seleksi calon pimpinan KPK tentunya memiliki pertimbangan untuk mengambil keputusan itu. 

Pansel tidak mau kecolongan. Prinsip kehati-hatian inilah yang membuat pansel harus mengambil keputusan tepat.

"Pansel tidak mau berjudi, main untung-untungan, dia harus benar memiliki integritas sebab namanya calon pimpinan KPK itu adalah manusia setengah dewa," ujar Nasir.

Perjudian yang dilakukan pansel KPK untuk memilih calon Pimpinan KPK itu terbilang cukup besar. Pasalnya, Ketiganya memang tengah disorot publik setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin menyebut nama Chandra dan Ade telah melakukan perjanjian ‘terlarang’ dengan ketua umum partai Demokrat Anas Urbaningrum.




Buy Boooks Here : Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform
 

Dalam salah satu wawancara dengan stasiun Televisi swasta, Nazar mengungkapkan, bila Chandra dan Ade bisa menghentikan kasus suap wisma atlet hanya sampai Nazaruddin, imbalannya, kedua nama itu bisa lolos menjadi pimpinan KPK di periode berikutnya. 

Tapi, kenyataannya Chandra dan Ade gagal. Lantas, dengan kegagalan tersebut apakah Chandra dan Ade akan 'bernyanyi' sesuai dengan yang dikatakan Nazaruddin?

Nasir mengatakan, kalaupun Chandra akhirnya berbicara tentang kasus suap wisma atlet, pastinya takkan dilakukan Chandra saat ini. “Kalau memang dia ingin, hal itu akan dilakukannya di persidangan, itu akan dilakukannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim,” katanya.

“Kita lihat saja nanti ?,” kata Nasir.
(ugo) 

Tim Lima Menanti Tanggapan SBY

Tim Lima yang bertugas memilih pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu respons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rekomendasi mereka untuk memberhentikan sementara Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji. Rekomendasi ini dipandang wajar mengingat adanya indikasi perseteruan KPK dengan Polri, khususnya Kabareskrim.

Sementara itu dalam pertemuan Tim Lima dengan

SBY says The Real Terrorist Adalah Koruptor

Keberhasilan pemerintah dalam mengungkap sejumlah aksi terorisme hendaknya juga diikuti oleh keberhasilan dalam menanggulangi kriris pemberantasan korupsi. Pemerintah harus ingat bahwa teroris sesungguhnya adalah koruptor.Demikian dikatakan peneliti hukum ICW, Febri Diansyah terkait perpu yang hendak dikeluarkan Presiden SBY soal penunjukan langsung pejabat pelaksana tugas sementara (Plt)

KPK Siap Seret KPU jika Logistik Tak Beres

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi gerak-gerik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih lembaga itu akan melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan logistik pemilu."Penunjukan langsung silakan saja, asal sesuai dengan aturan," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto di KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2009).Bibit menuturkan, bila

Hybrid Prius JK Jadi Milik Negara

KOMPAS.COM/ZULKIFLI BJ Wapres Jusuf Kalla sedang mendengar penjelasan soal Toyota Prius yang diberikan kepadanya ketika meresmikan New Toyota Part Center (NTPC) di Kawasan Industri MM2100 Cikaranag Kamis (4/9).

ICW Serahkan Bukti Tambahan Dugaan Penyelewengan Dana Haji

KOMPAS/AGUS SUSANTO Seorang pekerja menutup tulisan dan lambang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada gedung eks Bank Papan Sejahtera yang akan ditempati sebagai gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (2/1/07).