Dewan: Perselingkuhan PNS Jateng Makin Berani

REPUBLIKA.CO.ID,
SEMARANG - Perselingkuhan di kalangan Pegawai Negeri Sipiln (PNS) Jawa
Tengah cukup meresahkan. Pasalnya, kini sebagian oknum PNS melakukan
tindakan asusila tersebut pada jam-jam kerja. Bahkan, tak sedikit
diantara mereka secara terang-terangan berselingkuh di hotel dengan
masih mengenakan seragam PNS.

Adanya penemuan fakta menyengangkan
ini didapat dari laporan saat DPRD Jateng melakukan reses. Laporan
tersebut didapatkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD
Jateng. Juru bicara FPAN, Sri Marnyuningsih, mengatakan ulah PNS-PNS
nakal tersebut terjadi hampir di seluruh daerah Jateng. Namun
berdasarkan laporan, terbanyak terjadi di Surakarta, Semarang dan Kedu
serta kota-kota besar lainnya di Jateng.

“Mereka sering menginap
di hotel dengan orang yang bukan pasangan resminya dan masih mengenakan
seragam PNS,” ucapnya usai sidang paripurna penyampaian hasil reses di
Gedung Berlian, DPRD Jateng, Senin (19/12).

Kader kami, kata Sri,
bahkan sampai mengetahui bagaimana gelagat PNS yang mau selingkuh di
hotel. Keluhan dan laporan masyarakat tersebut juga dimasukkan dalam
laporan tertulis yang dibacakan di hadapan Sekda Jateng dan pimpinan
SKPD yang hadir dalam sidang paripurna.

Dirinya mendesak
pemerintah provinsi segera mengambil tindakan untuk melakukan penertiban
terhadap PNS-PNS tersebut. Dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada
menurunnya kinerja pelayanan pada masyarakat. Pihaknya akan melakukan
kajian dengan forum-forum masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di
lapangan secara pasti.

RAPBD Kabupatern Serdang Bedagai Sumut Diusulkan Rp 851 M

Sei Rampah, (Analisa). Bupati Serdang
Bedagai, Ir HT Erry Nuradi MSi diwakili Sekdakab Drs H Haris Fadillah
MSi, mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD)
tahun 2012 ke DPRD senlai Rp851.316.221.156, Rabu (14/12) melalui sidang
paripurna dewan, di Jalan Negara, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Pengajuan nota pengantar R
APBD tahun 2012 tersebut disampaikan bupati dalam acara sidang paripurna
dipimpin Wakil Ketua DPRD MY Basrun didampingi wakil ketua Drs H Sayuti
Nur MPd, serta dihadiri para anggota dewan lainnya.


Dalam penyampaian nota pengantar, Bupati Sergai mengatakan, sumber
pendapatan Pemkab Sergai tahun 2012 meliputi PAD Rp 40.969.091.848 dana
perimbangan Rp660.509.415.133, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp
149.837.714.175. Total meningkat 9,60% atau naik Rp. 74.558.697.756,
dibanding pendapat daerah pada APBD tahun anggaran 2011.


Sementara untuk belanja daerah Pemkab Sergai tahun 2012 yang diajukan
Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi M Si sebesar Rp849.316.221.156,- yang
terdiri dari belanja tidak langsung Rp532.376.679.056,- dan belanja
langsung Rp316.939.542.100.


Belanja daerah Pemkab Sergai tahun 2012 dibagi dalam dua urusan, yakni
urusan wajib meliputi 24 bidang dan urusan pilihan sebanyak tujuh
bidang. Urusan wajib, anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang
pendidikan mencapai Rp411.112.619.694, bidang otonomi, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat DPRD dan persandian
Rp194.755.968.525. Bidang kesehatan Rp74.118.481.937, dan bidang
pekerjaan umum Rp70.322.228.918.


Sedangkan urusan pilihan anggaran terbesar dialokasi untuk bidang
pertanian Rp 36.122.037.297,-kemudian bidang kelautan dan perikanan
Rp8.421.881.614, perdaganganRp 7.314.694.469,- kehutanan
Rp4.119.168.695, pariwisata Rp3.213.108.794,- perindustrian
Rp886.500.000,- dan bidang energi dan sumber daya mineral Rp275.000.000,
jelas bupati. (bah)

Setiap Tahun Pemerintah Butuh 80 Ribu PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan & RB) Azwar Abubakar menegaskan dalam penerimaan PNS
(Pegawai Negeri Sipil) harus melalui tes masuk penerimaan calon PNS.
Artinya tidak ada lagi penerimaan PNS melalui tahapan di luar dari tes.
Hal itu disampaikan Azwar Abubakar dalam acara pembukaan workshop
Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam Pengadaan PNS di Gedung
Bina Graha Pemprovsu, Senin (12/12).

Menpan & RB yakin pemberlakuan penerimaan calon PNS tersebut
berlaku setelah berakhirnya penundaan (moratorium) penerimaan PNS per
Desember 2012 mendatang. Ia berharap dengan diberlakukannya tes dalam
penerimaan PNS ke depannya system rekrutmen akan lebih fair, sehingga
siapa saja yang memiliki kemampuan dapat berpeluang masuk PNS.

Dengan adanya waktu jeda penerimaan PNS atau moratorium yang mulai
diberlakukan 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012, kata Azwar,
prinsipnya mengharuskan masing-masing instansi mulai dari kementerian,
lembaga dan pemerintah provinsi (Pemprov) serta pemerintah
kabupaten/kota (Pemkab/Pemko) bisa menghitung jumlah kebutuhan PNS
melalui analis jabatan dan perhitungan beban kerja.

Selama masa penundaan tersebut, maka pimpinan instansi wajib
menyampaikan laporan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai, uraian
jabatan, hasil analisis beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan
pegawai selama lima tahun terhitung mulai 2012-2016 dan berbagai upaya
redistribusi pegawai yang telah dilakukan.

“Bagi instansi baik pusat dan daerah yang belum menyelesaikan
penghitungan jumlah kebutuhan PNS, maka dilarang mengembangkan atau
menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi penambahan formasi
mengisi kebutuhan jabatan yang lowong dari pengangkatan calon PNS,”
terangnya.

Sejak dicanangkan September lalu, hingga Desember menurut Azwar
laporan analisis kepegawaian yang disampaikan instansi kepada pihaknya
masih di bawah 5 persen.

Sementara, percepatan pelaporan analisis kepegawaian terhambat
minimnya analis jabatan, dimana di BKN (Badan Kepegawaian Negara)
jumlahnya saat ini hanya 61 analis jabatan.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga analis jabatan minimal sebanyak 4.125
orang. Dalam rangka pemetaan kepegawaian di tanah air, maka Menpan
& RB menggelar pelatihan yang dimulai Desember hingga April 2012.

Pelatihan analis jabatan yang dilaksanakan di Medan itu bersamaan dengan
pelatihan serupa di tiga wilayah kantor regional BKN lainnya yaitu
Surabaya, Makasar dan Palembang. “Seluruh peserta pelatihan di empat
wilayah ini akan menghasilkan tenaga analis jabatan sejumlah 800 orang,
yang merupakan bagian dari rencana penyiapan tenaga ahli analis jabatan
sekurang-kurangnya 4.125 orang,” papar Azwar Abubakar.

Azwar kembali menegaskan kepada seluruh instansi daerah untuk tidak
lagi melakukan penerimaan tenaga honorer, karena tidak ada jaminan, bagi
tenaga honor yang ada saat ini akan dijadikan PNS. “Tidak ada lagi
penerimaan honor, semua harus melalui test masuk penerimaan. Untuk
tenaga honor yang ada saat ini tidak ada jaminan jadi PNS, karena kita
hanya mempertimbangkan pegawai honor yang masuk hingga batas Januari
2005,” tegasnya.

Jumlah PNS saat ini dipaparkan Azwar berkisar 4,7 juta, tidak
termasuk TNI/Polri. Maka dalam 10 tahun ke depan harus dapat tercipta
jumlah pegawai yang ideal. “Dengan konsep zero growth, berarti dalam
sepuluh tahun ke depan akan ada 1,25 juta sampai 1,3 juta pegawai yang
pensiun,” bebernya.

Jumlah pegawai yang pensiun itu, menurutnya harus digantikan dengan pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi.

Idealnya, menurut Azwar Abubakar, jumlah PNS itu berkurang hingga
sekitar 40 persen dalam sepuluh tahun ke depan. Karena itu, PNS yang
akan direkrut maksimal 80 ribu per tahun.

Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli, ke depan akan
diperbanyak tenaga konsultan atau outsourching, sehingga birokrasi
pemerintah menjadi ramping tapi padat berisi. “PNS mestinya diisi para
lulusan terbaik,” imbuhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang hadir pada
kesempatan itu menyambut baik dilaksanakannya analisis jabatan dan
analis beban kerja, mengingat sumber daya dan kompetensi aparatur sangat
mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien
atau good governance (pemerintah yang baik). (ari)

sumber :

http://www.hariansumutpos.com/2011/12/21256/setiap-tahun-pemerintah-butuh-80-ribu-pns.htm

Yuddy: Presiden Jangan Pandang Bakar Diri di Depan Istana Itu Perkara Remeh

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi
mengharapkan, pemerintah tidak memandang aksi seorang yang membakar diri
di depan Istana Negara sebagai hal yang remeh. "Pemerintah, khususnya
Presiden jangan memandang remeh peristiwa ini. Itu cara rakyat
melontarkan kritik yang keras," katanya dalam keterangan pers di
Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, aksi bakar diri di depan Istana
Negara sebagai refleksi frustrasi rakyat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang dinilai tidak membawa perubahan berarti bagi kehidupan
rakyat. "Aksi itu juga menunjukkan kekesalan orang kecil kepada aparat
negara yang dianggap tidak berpihak pada penderitaan rakyat dan Kepala
Negara dianggap menjadi representasi itu," katanya.

Dalam
keyakinan kalangan tertentu, kata dia, membakar diri adalah peristiwa
sakramen atau lazim disebut sacrifice yang berarti sebuah pengorbanan
tertinggi menyerahkan nyawa sebagai tumbal terjadinya perubahan yang
lebih baik untuk menyelamatkan orang banyak. "Walaupun hanya dilakukan
satu orang, aksi membakar diri di depan Istana Negara mengundang simpati
khalayak luas dan menumbuhkan solidaritas yang dapat kian membesar,"
katanya.

Oleh karena itu, kata mantan anggota Komisi I DPR RI itu,
pemerintah, khususnya Presiden, tidak boleh memandang remeh peristiwa
itu.

Sebelumnya, seorang pria yang tidak dikenal membakar diri di
depan Istana Merdeka sekitar Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
Rabu (7/12) sekitar pukul 17.30 WIB.

Saat ini, korban masih
menjalani perawatan intensif dengan kondisi luka serius pada sekujur
tubuhnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Tindakan bakar diri tersebut, mengundang solidaritas dari kelompok mahasiswa dengan menggelar aksi di depan RSCM, Jakarta Pusat.

Sejumlah
mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Satya Negara
Indonesia, Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Universitas Islam
Jakarta (UIJ) menggelar aksi pada Rabu pukul 22.00 WIB. Para mahasiswa
yang menggelar aksi solidaritas menyatakan keprihatinannya terhadap
tindakan bakar diri tersebut dan menduga terkait dengan kondisi ekonomi
korban.

Sementara itu, Kepolisian Resor Metropolitan (Polrestro)
Jakarta Pusat menduga aksi seorang pria yang membakar diri di depan
Istana Presiden, tidak terkait dengan unjuk rasa. "Aksi bakar diri tidak
ada hubungannya dengan unjuk rasa, karena massa pengunjuk rasa sudah
membubarkan diri," kata Kepala Polrestro Jakarta Pusat, Komisaris Besar
Polisi AR Yoyol.

Hal itu karena peristiwa pria yang membakar diri
terjadi sekitar pukul 17.30 WIB, sedangkan massa yang berunjuk rasa
membubarkan diri pada pukul 16.00 WIB.

Mega Kritik SBY: Bilang Indonesia Negara tanpa Tujuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai negara Indonesia yang tidak memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga seperti negara tanpa tujuan.

"Arah pembangunan negara Indonesia hanya disasarkan oleh visi tahunan pemimpinnya," kata Megawati usai menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia di halaman kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu. 

Upacara tersebut dihadiri para pengurus DPP PDI Perjuangan antara lain Sekjen Tjahjo Kumolo, Ketua-ketua yakni Puan Maharani, Maruarar Sirait, dan Trimedya Panjaitan serta kader PDIP dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menurut Mega, pemerintah terlalu banyak berbicara tapi tanpa memiliki landasan landasan GBHN sehingga arah pembangunan Indonesia tidak jelas. Presiden periode 2000-2004 ini menegaskan, arah pembangunan negara besar seperti Indonesia seharusnya memiliki perencanaan yang jauh ke depan, paling tidak selama 50 tahun.

"Perencanaan tersebut dibagi ke dalam perencanaan jangka pendek, jengka menengah, dan jangka panjang," kata Megawati. Menurut dia, dengan adanya perencanaan yang panjang dan dituangkan melalui ketetapan MPR maka hal itu akan menjadi landasan arah pembangunan Indonesia ke depan.

"Pemimpin Indonesia saat ini harus introsepeksi dan koreksi diri terharap arah pembangunan Indonesia, agar bisa terarah," katanya. 

Hanura Desak SBY Buka Kran Pemekaran Wilayah

REPUBLIKA.CO.ID,LOMBOK - Partai Hanura meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pemekaran wilayah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian pemekaran wilayah

Demikian kata Koordinator Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, HL Sunardi Ayub, di Selong, Lombok Timur, NTB, Ahad (14/8). 

Ia mengaku sudah bertemu dengan Presiden untuk meminta agar pemekaran wilayah kembali dibuka oleh pemerintah pusat.

"Setelah melakukan pembicaraan intensif, Presiden kembali membuka kran pemekaran wilayah," kata Sunardi Ayub yang juga Ketua Badan Legislasi DPR RI.

Ia menambahkan Presiden mengatakan anggaran pemekaran tersebut membutuhkan APBN yang sangat besar. Presiden SBY, kata Sunardi, menyetujui pembukaan pemekaran wilayah. 

Langkah itu dimulai tahap pertama dari pemekaran provinsi yang berada di perbatasan.

Sementara, tahap kedua akan dilanjutkan dengan pemekaran kabupaten/kota. Salah satunya pemekaran Kabupaten Lombok Timur dengan membentuk Kabupaten Lombok Selatan.

Sunardi yang juga Ketua Fraksi Hanura DPR itu menambahkan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan tidak terkesan dipaksakan. Tetapi, ia belum tahu pasti kapan pembentukan kabupaten baru itu. "Yang jelas September 2011 ini untuk pemekaran wilayah provinsi sudah mulai dibahas sedangkan yang lainnya akan menyusul," katanya. 

One Village One Product (OVOP) - Satu Desa Satu Produk

Konsep gotong royong telah ada didalam butir-butir pancasila. Namun penerapannya bagi masyarakat belum seutuhnya terpikirkan dan terencana dengan baik. Konsep One Village One Produk adalah sebuah konsep yang berakar pada tingkat bawah yang akan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Apabila sebuah rakyat kecil bersatu akan membawa dampak keberhasilan yang cukup besar. 

Konsepsi One Village and One Product (OVOP) pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gubernur Hiramatsu dari Prefektur Oita, Jepang, dan di Indonesia oleh Prof. Dr. Martani Huseini disejajarkan dengan konsepsi saka-sakti (satu kabupaten/kota satu kompetensi inti industri). Tujuan kedua konsepsi itu adalah membangun daya saing daerah melalui penciptaan kompetensi inti industri di daerah. Seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah terfokus pada upaya untuk menciptakan kompetensi inti industri. Namun demikian antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu terletak pada locus, yaitu saka-sakti pada tingkat kabupaten/kota, sedangkan OVOP di tingkat desa. 








Memperhatikan potensi yang dimiliki oleh Kota Palangka Raya, serta dengan mengkaji berbagai perkembangan pembangunan yang sedang berjalan saat ini, maka dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah, konsep OVOP dinilai sebagai salah satu pilihan yang penting untuk dikembangkan pada saat ini dan masa datang. Hal ini disebabkan karena peluang pengembangan usaha sektor riil yang berbasis desa dan produk pertanian merupakan sektor usaha masyarakat yang cukup resisten terhadap krisis ekonomi selama ini. Hal ini menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan, baik faktor eksternal maupun faktor internal.

Dalam Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan kajian tentang penerapan konsepsi OVOP untuk memacu potensi ekonomi wilayah. Paparan selengkapnya tentang hasil kajian ini dipublikasikan dalam Buletin Litbang No.01/Tahun I/2009.

sumber :
http://bappeda.palangkaraya.go.id/one-village-one-product-ovop/